Banggar DPRD Kota Malang Minta Eksekutif Genjot PAD

indopers.net, Malang

DPRD Kota Malang menelaah Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang dalam keterbatasan anggarannya bisa memanfaatkan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran).

Khususnya karena beberapa pos anggaran diproyeksikan menurun targetnya. Anggota Banggar DPRD Kota Malang H Imron menjelaskan, beberapa proyeksi anggaran yang turun menjadi pembahasan utama yang menyebabkan adanya kemungkinan defisit anggaran.

“Di eancangan KUA-PPAS 2022 pendapatan daerah diproyeksikan ada selisih atau kurang. Sebesar Rp 104 miliar. Kami berharap untuk menutup defisit ini PAD dioptimalkan. Tapi juga bisa memanfaatkan SILPA sebelumnya,” jelas Imron membacakan saran Laporan Banggar terhadap Rancangan KUA-PPAS Kota Malang Tahun 2022.

Tidak hanya dari SILPA, untuk menutup defisit anggaran di 2022 nanti Pemkot Malang juga didorong untuk memaksimalkan penerimaan dari tagihan piutang daerah, serta memanfaatkan penerimaan dari tagihan pajak.
Banggar DPRD Kota Malang juga mengkritisi tingginya belanja operasi yang diproyeksikan dalam Rancangan KUA-PPAS di 2022, yakni sebesar Rp 2,26 triliun. Imron menegaskan agar program efisiensi tetap dijadikan hal utama.

“Karena penggunaannya harus diprioritaskan dan difokuskan pada pemulihan ekonomi, pelayanan kesehatan dan jaring pengaman sosial. Sebagai upaya percepatan pemulihan akibat pandemi covid-19,” tegas anggota Fraksi Demokrat, Perindo, PAN ini. Banggar juga menelaah turunnya proyeksi pendapatan transfer yakni sebesar Rp 194,6 miliar di tahun 2022. DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang memaksimalkan upaya pencapaian target dari sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui peningkatan kerja aparatur daerah.

Menanggapi ini Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menjelaskan mengenai penggunaan atau pemanfaatan SILPA di 2022 nanti.

“Silpa kita di 2021 ini sudah ada proyeksi di 2022 yang tidak bisa di utak-atik. Kurang lebih ada yang akan digunakan sebesar Rp 107 miliar untuk prediksi kegiatan di 2022. Nanti sisa lainnya baru bisa diprediksikan untuk dimanfaatkan di 2022 untuk kegiatan lainnya,” jelas Sutiaji. Berkaitan dengan kemungkinan defisit anggaran, Sutiaji menjelaskan akan tetap mengoptimalkan efisiensi anggaran di tiap perangkat daerah. Kemudian memaksimalkan PAD yang masih dapat di maksimalkan.

(yongkie)

 216 total views,  1 views today