Massa PKN Tuntut Polda Jatim Segera Ungkap Dugaan Korupsi Belanja Pengadaan Alat Alat Bengkel CNC dan Printer (SMK) TA 2017 di Dispendik Jatim

indopers.net, Surabaya – Pemantau Keuangan Negara (PKN) melakukan aksi turun jalan dengan membawa massa sekitar 100 orang yang terdiri dari Tim PKN Kabupaten dan Kota se Jawa Timur dengan tujuan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Jatim, Polda Jatim dan Inspektorat Jatim.

Perlu diketahui, untuk tuntutan pengusutan kasus dugaan korupsi Belanja pengadaan alat-alat bengkel CNC dan Printer (SMK) TA 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 16.915.208.000,00 di Dinas Pendidikan (Dispendik) yang sudah diadukan ke Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 17 Juni 2022.

Menurut PKN, dugaan kasus korupsi tersebut berdasarkan bukti bukti ditaksir berpotensi merugikan negara keuangan sekitar Rp 2,5 miliar dengan modus mar”up (penggelembungan harga barang) yang mana berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan/SP2HP Terkhir dari Ditreskrimsus Subdit III Tipidkor Polda Jatim dengan surat nomor B/73/SP2HP/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus tertanggal 11 Januari 2023 saat ini masih dalam pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jatim atas permintaan Penyidik.
Sasaran demo massa PKN, yaitu ke KIP Jatim dengan tuntutan mendesak untuk segera dilakukan pembentukan Majelis Etik atas laporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua KIP Jatim karena tidak melakukan dan menyelesaikan sengketa dengan batas waktu 100 hari terhadap 17 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh PKN, termasuk salah satunya Dispendik Jatim sebagai Termohon.

Ketua KIP Jatim Imadoeddin dalam penyampaiannya saat menemui massa aksi, berjanji dalam minggu ini akan segera memeberikan surat jawaban tertulis atas surat aduan dari PKN dan segera memproses permohonan pengajuan informasi yang telah diajukan oleh PKN tersebut.

Lantas massa PKN bergeser ke Mapolda Jatim. Tiba di sana, mereka melakukan orasi menuntut kepada Kapolda Jatim segera mengungkap laporan dugaan korupsi di Dispendik Jatim atas Laporan PKN.
“Pak Polisi tolong tangkap koruptor di Dinas Pendidikan Jatim”. Saya wali murid tidak terima Dana Pendidikan dikorupsi ,” teriak salah seorang emak-emak paruh baya yang mengaku berasal dari Kabupaten Sampang Madura.
Kurang lebih 20 menit melakukan orasi, kemudian 5 perwakilan PKN diterima oleh perwakilan dari ​​Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim yang menangani dugaan korupsi di Dispendik Jatim atas aduan PKN itu.

“Penyidik ​​sudah Responsif, Profesional dan sesuai SOP,” ucap Erman, Ketua Tim PKN seusai pertemuan audensi.
Sementara itu, AKP Ach Rudi Zaeny, S.H., M.H. selaku Panit pada ​​Subdit III Tipidkor yang menemui perwakilan PKN menyampaikan bahwa penanganan atas laporan pengaduan PKN terkait dugaan korupsi Belanja pengadaan alat-alat bengkel CNC dan Printer (SMK) TA 2017 di Dispendik Jatim saat sudah dimintakan audit ke Inspektorat Jatim pada tanggal 14 Desember 2022.

“Kami sudah meminta beberapa dokumen untuk pengungkapan laporan PKN ke dispendik jatim atas pekerjaan tersebut, Namun sampai saat ini masih ada Dokumen yang belum diserahkan kepada penyidik yaitu salah satunya Dokumen Riwayat Penyusunan HPS. Termasuk permintaan keterangan/klarifiksi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia, ULP, Staf Dispendik Jatim dan pengadu dari pihak PKN. Dan saat ini kami meminta bantuan kepada inspektorat jatim untuk dilakukan audit pemeriksaan, “Namun sampai saat ini kami belum menerima hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jatim” beber AKP Ach Rudi.
Setelah mendapat jawaban memuaskan dari Penyidik ​​Subdit III Tipidkor Polda Jatim, Massa PKN bergeser ke kantor Inspektorat Jatim yang berada di Jalan Ngagel Jaya Tengah Surabaya. Sesampainya di sana, Massa PKN melakukan orasi dan situasi sempat “memanas”, karena Kepala Inspektorat Jatim, Helmy Perdana Putra menurut keterangan seorang stafnya sedang ada urusan dinas ke Jakarta.

“Kami minta bukti tertulis kalau Kepala Inspektorat Jatim sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Kalian dibayar rakyat, kerjanya jangan lambat dan jangan lindungi koruptor,” seru massa PKN sahut – sahutan dengan nada keras dan penuh dengan amarah.

Untung personel pengamanan dari kepolisian yang dipimpin langsung Kapolsek Gubeng Kompol Sodik Efendi berhasil meredam emosi massa PKN dengan sikap humanisnya.

Tak lama kemudian, perwakilan massa mendapat kesempatan audiensi dengan pihak Inspektorat Jatim. Sayangnya awak media dilarang masuk meliput audensi tersebut oleh sejumlah pengamanan dalam (pamdal) Inspektorat Jatim.
Selang 20 menit kemudian, Perwakilan PKN yang melakukan audensi keluar dari dalam kantor Inspektorat Jatim. Yang diwakili oleh Ketua Tim PKN Kota Surabaya Ermansyah, Ketua Tim PKN Kabupaten Tuban Zainul, Ketua Tim PKN Kabupaten Probolinggo Haji Totok, Ketua Tim PKN Kabupaten Sampang dan Ketua Tim PKN Kabupaten Bangkalan menyampaikan mereka ditemui oleh Agung yang termasuk TIM Auditor yang menangani pemeriksaan atas permintaan dari penyidik Polda Jatim tersebut, menyampaikan saat ini Tim Pemeriksa sudah melakukan langkah – langkah pemeriksaan, Namun hasilnya tetap akan diserahkan kepada Penyidik ​​Polda Jatim.
Zainul menjelaskan, Inspektorat Jatim baru mulai membentuk Tim Pemeriksa Perkara dugaan korupsi ini pada awal bulan Januari 2023 dan saat ini sudah ada hasil sementara. Menurutnya, pihak Inspektorat Jatim menjanjikan awal Februari 2023 hasil pemeriksaan akan diserahkan ke Penyidik Polda Jatim.

“Kita akan kawal terus laporan dugaan korupsi ini”. Bila janji itu tidak mereka tepati, kita akan lakukan aksi turun jalan lagi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.

Sedangkan Kapolsek Gubeng Kompol Sodik Efendi bersyukur dalam penanganan aksi berjalan aman dan kondusif.
“Alhamdulilah” kondusif. Terima kasih kepada semua pihak yang bersama-sama sudah membantu pengamanan aksi ini,” tutur ramah kepada awak media yang bertugas melakukan peliputan. (giru)

 309 total views,  1 views today