Ketua DPC Gerindra Nilai Ketua DPRD Bondowoso Tidak Konsisten

indopers.net, Bondowoso (Jatim)

Pernyataan ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir,  bahwa tidak ada penolakan terhadap draft KUA-PPAS melainkan menunda pembahasan sampai selesainya pembahasan RPJMD perubahan, dinilai tidak konsisten.

Penilaian tersebut datang dari ketua DPC Gerindra, yakni Setyo Budi. Pasalnya melalui surat yang dikeluarkan oleh sekretaris dewan tanggal 25 November 2021, menegaskan secara resmi bahwa pimpinan atau ketua DPRD menolak pembahasan draft KUA-PPAS yang dikirim oleh Bupati tertanggal 18 November 2021.

Pihaknya mengaku tidak ingin larut dalam polemik permainan kata-kata. Sebab saat ini sudah tidak relevan memaksakan skema pembahasan menunggu selesainya pembahasan perubahan perda RPJMD 2018-2023.

Menurut Setyo Budi, secara management waktu memaksakan acuan KUA-PPAS kepada RKPD, yang selaras dengan RPJMD perubahan sangat kontradiktif dengan keterbatasan waktu yang tersedia.

Sementara, kata Setyo Budi, ruang fiskal APBD Bondowoso 2022 sangat sempit dan hampir tidak ada ruang diskusi untuk dilakukan pergeseran atau pembahasan yang bertele-tele.

Bahkan, lanjutnya, rumusan draft KUA PPAS sesuai norma aturan sebenarnya telah disampaikan oleh TAPBD kepada unsur pimpinan DPRD  pada tanggal 16 Oktober 2021.

“Tapi apa boleh dibuat, Bondowoso memang beda dengan daerah lain,” ujar Setyo Budi, Jumat (3/12/2021).

Menurut ketua DPC Gerindra itu, daerah tetangga seperti Kabupaten Jember, Situbondo, Pasuruan dan lain-lain dengan kasus yang sama menggunakan RPJMD lama, sebagai dasar penyusunan RKPD yang menjadi acuan draft KUA PPAS.

Di tiga kabupaten tersebut, kata Budi, tuntas menyelesaikan pembahasan R-APBD 2022, sehingga tidak melampaui tanggal 30 November 2021. Begitu juga Pemprov Jatim melakukan hal sama, mendasarkan RKPD dan KUA PPAS tahun anggaran 2022 pada RPJMD lama.

“Saya berharap, jangan sampai masyarakat menjadi korban atas lekeliruan mengambil keputusan” pungkas Setyo Budi.

( Rudy )

 1,063 total views,  1 views today