Kekeh Dengan Penolakan Relokasi, APSI dan Pedagang Pasar Srimangunan Kembali Audiensi ke DPRD

indopers.net | Sampang (Madura) – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) kabupaten Sampang bersama perwakilan dari pedagang pasar Srimangunan kembali gelar audensi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat pada Jumat (18/08/2023).

Audensi kali ini Komisi II DPRD Kabupaten Sampang menghadirkan Diskopindag selaku pihak yang akan merelokasi Pedagang yang ada di blok C1.

Menurut Kepala Diskopindag Chairijah mengatakan jika awal mula rencana pemindahan pedagang C1 dari pasar Srimangunan ke pasar Margalela karena ada beberapa faktor.

“Karena ada temuan BPK karena pasar Margalela mangkrak sehingga tidak ada retribusi terhadap PAD,” katanya.

Alasan lain menurutnya karena kenyamanan dan kebersihan pasar srimangunan serta overloadnya pasar

“Kenyamanan di pasar srimangunan karena kotor
dan overlod karena pada tahun 2005 yang awalnya 358 sehingga saat ini pada waktu didata mencapai angka 869,” lanjutnya.

Sementara Ketua APSI Sampang H.Moh Hosen melalui Ihsan Budiono menyampaikan jika ia ingin menyampaikan keluhan dari para pedagang pasar srimangunan khususnya blok C1.

Menurutnya, para pedagang menggelar audiensi hanya ingin menolak rencana relokasi dan ingin tetap menjadikan pasar srimangunan sebagai pasar tradisional.

“Sebelum kewajiban pedagang tersampaikan kami menuntut kewajiban pemerintah Sampang terhadap pedagang, contohnya seperti tertibkan dulu pedagang yang ada di lahan parkir yang mengganggu lahan parkir dan tempat bongkar muat barang,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa mas Nono itu juga menegaskan bahwa rencana Diskopindag untuk merelokasi pedagang blok C1 apa sudah dikaji secara mendalam, karena khawatir seperti para pedagang yang sebelumnya sudah menempati karena sepi pembeli akhirnya mereka tutup.

“Yang harus dilakukan Diskopindag saat ini bukannya sosialisasi, melainkan kajian, kami tidak mau dijadikan kelinci percobaan,” pungkas Mas Nono.

Fadol dari komisi II DPRD Kabupaten Sampang, mengatakan terkait PAD yang bocor karena Pasar Margalela yang menelan dana besar namun tidak ada retribusi pada pemerintah, diskopindag seharusnya memikirkan cara bagaimana sekiranya bisa menarik para pedagan dan pembeli tidak harus memindahkan pedagang yang ada di Pasar Srimangunan.

“Dan seharusnya masalah pasar Margagela tidak harus memindah pedagang srimangunan, melainkan diskopoindag harus kreatif untuk menyulap pasar margalela supaya bisa menarik banyak calon pembeli”. Ucap Fadol.

Hal senada juga disampaikan oleh Ubaidillah Komisi II DPRD Kabupaten Sampang mengatakan jika seharusnya dipindah adalah yang ilegal dan tanpa ijin agar mereka terfasilitasi.

“Dari jumlah pedagan yang terdata oleh Diskopindag yang awalnya 358 dan menjadi 869 itu kan termasuk ilegal, kenapa gak yang ilegal saja yang dipindah,” kata Ubaidillah dengan penuh tanya.

Ditimpali dengan pertanyaan yang sama oleh Agus Khusnul Yaqin dari komisi II DPRD Kabupaten Sampang yang meminta Diskopindag untuk memikirkan ulang wacana relokasi.

Menurutnya jika relokasi terjadi akan ada pengeluaran tambahan dari para pengunjung yang biasanya membeli baju dan sayuran hanya satu pasar kini harus dipisah.

“Apakah Diskopindag sudah punya solusi terkait rute transportasi yang nantinya akan digunakan pembeli, karena setelah dari pasar Srimangunan jika ingin ke Pasar Margalela untuk membeli ikan atau sayuran pastinya pembeli akan mengeluarkan biaya tambahan”. Ujar Agus.

Perlu diketahui audensi yang berlangsung sampai lebih dari dua jam tersebut, masih belum ada titik terang, pasalnya saat pihak Diskopindag ditanya terkait tetap lanjut atau tidaknya rencana relokasi pedagang C1 yang ada di pasar Srimangunan ke pasar Margalela, mereka tidak bisa menjawab, dengan alasan yang terlibat dalam tim relokasi bukan hanya Diskopindag saja masih ada dari dinas lainnya.

(Man)

 37 total views,  1 views today