LSM PPUK Kab. Bogor Berikan Tanggapan Terkait Warga Perumnas 1 Parungpanjang Menuntut Serah Terima PSU Ke Pemda Kab. Bogor

indopers.net | Parung panjang/ Bogor (Jabar) – Para Ketua RT, Ketua RW, Kadus dan juga warga Perumnas 1 Parung Panjang Melakukan aksi Demontrasi di Kantor Pemasaran perumnas Parayasa di jalan raya Salimah Desa Lumpang pada Rabu (26/02/2025)
Aksi demontrasi tersebut menuntut kepada pihak Developer untuk menyerahkan atau di serah – terimakan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Bogor Pembina PPUK Angkat Bicara. Jum’at (28/02/2025)
Ridwan, sebagai pembina Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Perubahan Untuk Keadilan Kab. Bogor (LSM-PPUK Kab. Bogor) Angkat Bicara, Beliau mengatakan pada awak media, “Saya merasa Prihatin terhadap Aksi Demonstrasi yang di lakukan oleh warga Perumnas 1 Parung Panjang, dikarenakan warga sudah berkali-kali melakukan pengajuan ke pihak Developer namun tidak ada tanggapan sama sekali dan tidak ada langkah konkrit dari Developer Perusahaan Plat merah ini”.
“Warga Perumnas 1 Parung panjang sudah berkali – kali mengusulkan terkait meminta Serah terimakan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) namun tak kunjung di berikan atau di SK kan” Ucapnya Ridwan
Selanjutnya Pembina LSM-PPUK Kab. Bogor (Ridwan) dalam ucapan penutupnya kepada kami detikhukum.id_red “Tata cara dan pedoman sudah ada hanya para pihak saja yang terkesan mengabaikan. Kita masyarakat dapat membaca didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 47 disebutkan bahwa Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu Pemerintah Pusat telah membuat pedoman terkait penyerahan PSU dalam Permen Depdagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah selanjutnya dilengkapi dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 Tantang Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman.
(Sopiyan A/M.Supian (Otoy)
39 total views, 39 views today