Wanto Perwakilan Keluarga Besar Keturunan Syeh Abdurahman Sidiq Menggelar Konferensi Pers Terkait Dugaan Perusakan Makam Oleh PT. Baratama Putra Perkasa.

indopers.net | Sampit (Kalteng) – Wanto sekretaris divisi khusus penanganan konflik menggelar konferensi pers terkait dugaan perusakan makam keluarga besar Mitai keturunan Syeh Abdurahman Sidiq yang dilakukan oleh PT. Baratama Putra Perkasa di cafe Legowo Kopi jalan Ais Nasution kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (6/2/2025).

Konflik antara ahli waris keluarga besar Mitai dengan PT. Baratama Putra Perkasa yang bergerak di bidang HTI ini sudah cukup lama namun tidak pernah menemukan solusi terkait kerusakan makam tokoh muslim (Mitai keturunan Syeh Abdurahman Sidiq) makam kaum muslimin di desa Parebok kecamatan Teluk Sampit ini.

Dalam konferensi pers dengan beberapa media Panglima Tertinggi Tantara Lawung Adat Mandau Talawang Ricko Kristolelu, S.H., melalui Wanto yang menjabat Sekretaris Kadivsus Tantara Lawung Adat Mandau Talawang mengatakan,” Dalam hal ini kami selaku tim yang beri kuasa penuh dari alhi waris adanya pengrusakan makam di desa Parebok saka Mutai sungai Langsam, mengecam keras perusahaan tersebut terkait perusakannya.

Sehubungan dengan adanya surat kami yang kedua, yang kami sampaikan kepada pihak perusahaan dalam hal ini apa bila tidak ada tanggapan maka kami akan demo besar-besaran. Kami meminta kepada semua pihak untuk mendukung hal ini secara khusus mungkin tokoh alim ulama baik secara nasional maupun daerah,” tegasnya.

Lanjut Wanto,” tuntutan utama perusahaan harus bertanggung jawab secara utuh terkait dengan perusakannya, tentunya secara adat, Perusakan makam ini sudah cukup lama diketahui masyarakat sekitar kurang lebih satu tahun lalu. Bahkan proses ini sudah kami sampaikan ke pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah melalui kecamatan, Damang kecamatan. Bahkan kami sudah melakukan pengecekan secara bersama dengan pihak pemerintah daerah (Pemda Kotim)

Justru ini masalahnya membuat kami semakin bersemangat karena dari pihak pemerintah daerah setelah adanya berita acara hasil rapat koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang ini,” jelas Wanto

Selain surat pertama kurang lebih satu bulan yang lalu, dan untuk bulan Februari ini kami sampaikan surat yang kedua. Maka inilah puncak dari segala permasalahannya yang harus kami sikapi secara bersama dan minta dukungan semua pihak, Setelah pengiriman surat kedua ada tenggang waktu kurang lebih 10 hari, tertanggal 5 Februari 2025

Harapannya salah satunya semua meminta kepada pemerintah daerah, para tokoh untuk membantu dan mendukung kami dalam menyikapi perusakan makam ini, Karena menurut kami ini masalah yang sangat serius. Kami dari organisasi Tantara Lawung Adat Mandau Talawang betul-betul tidak terima dengan tindakan pihak perusahaan yang seakan-akan tidak bertanggung jawab, seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan terkait dengan perusakan itu.

Dan sangat jelas adanya beberapa tokoh di sekitar desa atau kecamatan tersebut terkesan sudah dikondisikan oleh pihak mereka, Sehingga kami untuk mengejar segala permasalahan itu menjadi terputus-putus, sulitnya berkomunikasi dengan pemerintah daerah maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat,”ungkapnya

Selama proses perjuangan untuk memperjuangkan hak dari pada makam tersebut sampai saat ini kami mencoba untuk persuasif dengan pihak mereka, mereka tidak pernah menanggapi hal itu dan menurut camat setempat melalui beberapa orang di sekitarnya. Mereka sudah melakukan pembelian terhadap lahan yang berbeda di makam tersebut

Kalau masalah pembeliannya lebih kurangnya tidak paham, proses untuk pembelian apa itu bentuknya ganti rugi dengan pihak-pihak yang mengakui bahwa disitu ada tanahnya dan kemudian ada Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas makam tersebut lebih jauhnya kami tidak paham. Yang kami tau saat ini sesuai dengan laporan masyarakat ahli waris yaitu adanya pengrusakan makam Muslimin yang dilakukan perusahaan terkait penjualan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan setempat,”pungkasnya.

(Umar k)

 808 total views,  2 views today