Dua Aliansi Akan Demo Kejari Sampang, Begini Tanggapan Koordinator Aliansi Masyarakat dan Simpatisan Gunung Rancak

indopers.net | Sampang (Madura) – Beredar surat pemberitahuan aksi mengatasnamakan salah satu organisasi Masyarakat di Sampang, sejak tanggal (2/11/23) kemarin.

Berdasarkan informasi yang beredar aksi tersebut diduga merupakan rencana aksi tandingan yang dilakukan oleh pelapor, sebagaimana terlihat dalam surat edaran yang ditandatangani oleh pelapor yang menjadi salah satu korlap aksi.

Menyikapi hal tersebut koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat dan Simpatisan Desa Gunung Rancak Agus mengatakan jika hal tersebut sudah biasa dan dirinya meyakini hal tersebut memiliki tujuan tertentu.

“Itu hal biasa mas, dan saya menilai ini hanya sebagai bagian dari upaya dan skenario menggagalkan aksi kami yang betul-betul murni dari masyarakat Gunung Rancak”, ujarnya Minggu (3/11/23).

Agus juga menilai bahwa hal tersebut hanya sebagai langkah yang dilakukan agar pihak kepolisian mengeluarkan larangan aksinya dengan alasan keamanan.

“Bisa jadi kan, yang jelas bagi kami warga desa Gunung Rancak tetap solid bergerak, kami masyarakat tanpa bayaran berangkat dari nurani karena kebenaran,”imbuhnya.

Jika surat yang beredar tersebut benar adanya, maka Agus meminta kepada pihak kepolisan agar bersikap tegas dengan mempertimbangkan berbagai hal.

“Pertama, kita yang bersurat secara resmi lebih awal, jadi menurut saya yang susulan harusnya bisa dilarang, dengan catatan itupun kalau surat pemberitahuan benar-benar sudah masuk, apalagi kegiatan lusa,” tuturnya

Agus juga menambahkan, bahwa nantinya masyarakat bisa menilai yang mana yang aksi pesanan dan yang mana aksi yang betul-betul dari masyarakat desa Gunung Rancak yang notabenenya lebih memahami situasi di Desa.

“Nanti juga bisa kita lihat yang mana aksi yang dilakukan karena nurani, dan mana aksi yang dilakukan karena ambisi, apalagi umpama nantinya memakai massa dari luar desa,”paparnya.

Sementara Muhammad Bahri Penasehat Hukum terlapor mengatakan jika aksi tandingan itu diterima oleh aparat penegak hukum, maka jelas tendensi politiknya.

“Untuk itu dalam hal ini dirinya menyarankan aparat harus bersikap netral dan profesional”, ujarnya

“Yang jelas masyarakat sampe bergerak adalah bentuk ketidakpuasan terutama terhadap tanggung jawab dari Bank Penyalur yakni BRI.” Tutup Bahri.

(Man)

 293 total views,  3 views today