PKB Sambut Baik Keinginan Golkar & PAN Asal Tujuannya untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

indopers.net, Jakarta.

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan merespon keinginan partai Golkar dan PAN yang ingin membangun kekuataan dan bekerjasama dengan koalisi partai-partai islam pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024-2029 nanti.

Sebagai partai yang bersifat terbuka dan demokratis, PKB sudah tentu membuka pintu lebar-lebar bagi parpol manapun yang ingin bergabung, termasuk Golkar dan PAN.

“PKB dari awal sangat terbuka, menanggapi ajakan Waketum PAN dan wakil ketua DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga semua partai-partai yang berazazkan Religius dan Nasionalis seperti PKS, PPP, Demokrat, Nasdem dan lainnya,” kata Nasim di Nusantara I, Senayan, Jakarta (20/12/2021).

Sekretaris Jenderal Majelis Pecinta Sholawat Nabi (Majelis Pesona) ini menyampaikan, koalisi alternatif ‘poros islam atau poros keummatan’ bisa terwujud apabila semua pihak mengutamakan kepentingan masa depan bangsa dan negara.

“Bila mereka mementingkan persatuan dan masa depan bangsa serta regenerasi untuk ummat dan rakyat pasti terjadi,” kata Nasim.

Namun, apabila, ketertarikan untuk bergabung dalam koalisi alternatif ‘Poros Islam atau Koalisi Keummatan hanya untuk meloloskan salah satu jagoannya meraih tiket menjadi Calon Presiden, maka itu akan sulit terwujud.

“Tapi bila hanya (untuk) kepentingan politis dan golongan semata, maka akan susah terealisasi. Semua harus berbesar hati dan berjuang bersama,” tegas Nasim.

Sebagai partai berideologi religius nasionalis yang dilahirkan oleh para kiai, ulama dan masyayikh Nahdatul Ulama (NU), salah satunya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, atas usulan dari warga-warga NU di seluruh pelosok Indonesia. PKB, kata Nasim, tentu menjadi magnet dan penentu kemenangan di setiap gelaran Pilpres.

“Sudah terbukti, PKB selalu keluar sebagai pemenang Pilpres.sejarah selalu mencatat PKB sebagai penentu kemenangan Pilpres,” kata Nasim.

Pada kesempatan ini, Nasim juga menyinggung soal Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold).

Menurutnya, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen seperti tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terlalu tinggi.

Untuk itu, kata Nasim, sebaiknya batasan PT 20 persen diturunkan menjadi 5 atau 10 persen sehingga bisa lebih memberikan ruang kompetisi dan ekspresi dalam iklim demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, Pria asal Situbondo Jawa Timur itu tidak sepenuhnya setuju apabila ambang batas elektoral pencalonan presiden menjadi 0 persen. Sebab, kata Nasim, ambang batas tetap dibutuhkan.

“Seperti apa yang disampaikan Ketum kami Gus Muhaimin, untuk PT (Presidential Threshold) memang idealnya 0 persen, tapi kan harus ada pembatasan. Nah, kita inginkan 5-10 persen. Ini demi memberi ruang ekspresi dan kompetisi, semua punya hak yang sama,” kata Nasim.

Sementara itu, terkait dengan mekanisme pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) 2024. Nasim juga menginginkan agar pelaksanaan pileg dan pilpres dkpisahkan. Hal ini perli dilakukan demi mengurangi beban kerja dan menjaga stamina para penyelenggara pemilu.

Menurutnya, jika beban kerja terlalu besar, dikhawatirkan, konsentrasi para penyelenggara kurang maksimal, sehingga kualitas pemilu bisa menurun.

“Kalau pelaksanaannya dibarengkan, kita khawatir, beban penyelenggara akan sangat berat seperti pemilu 2019 kemarin. Banyak petugas yang jatuh sakit, bahkan meninggal dunia. Kita tidak ingin peristiwa serupa berulang kembali,” kata dia.

Selain itu, lanjut Nasim, apabila pemilihan antara Pileg dan Pilpres waktu pemilihannya tidak dipisahkan. Dia khawatir, perhatian masyarakat terkuras hanya pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga isu Pileg akan tenggelam dan nilai penting demokrasi akan hilang.

“Pileg itu tidak kalah pentingnya dengan pilpres, sebab, pileg menentukan kualitas pembuat kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan,” katanya

(udn /rudy)

 264 total views,  2 views today