Sikap Instruksif DPC Mangkok Merah Kabupaten Melawi Tentang Krisis BBM di SPBU, Lindungi dan Utamakan Hak Rakyat Kecil
indopers.net | Melawi (Kalbar) – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kian berlarut di Kabupaten Melawi memicu keprihatinan mendalam dari Ketua DPC Mangkok Merah Kabupaten Melawi. Menyikapi kondisi yang mencekik ekonomi rakyat kecil ini, Ketua DPC Mangkok Merah Melawi, Hengki Pardede, S.Ag, mengeluarkan pernyataan tegas yang ditujukan kepada manajemen Pertamina wilayah Kalimantan Barat dan seluruh pengelola SPBU di wilayah Melawi. Minggu, (15/02/26).
Ketua DPC Mangkok Merah menyampaikan langsung kepada Media Bahwa., “Prioritas Utama, Rakyat Kecil, Bukan Penimbun, kami menegaskan dengan keras agar Pertamina dan SPBU di Melawi mengembalikan hak rakyat. BBM subsidi diciptakan Negara untuk masyarakat menengah ke bawah, buruh, petani, dan pedagang kecil serta UMKM. Kami meminta pengelola SPBU untuk menghentikan segala bentuk pembiaran terhadap praktik penampung atau pengepul yang selama ini diduga menguasai kuota subsidi di atas kepentingan publik.”Terangnya.
Desakan Ketegasan Manajemen Pertamina Kalbar. Kami meminta Manajemen Pertamina Kalimantan Barat tidak hanya duduk diam di balik meja. Segera lakukan audit lapangan dan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM di Melawi. Jika ditemukan oknum SPBU yang bermain mata dengan para “penghisap” subsidi (pengepul), kami menuntut sanksi yang nyata dan transparan. Jangan biarkan aturan hanya menjadi macan kertas sementara rakyat menjerit karena antrean panjang dan stok yang selalu “habis”.
Urat nadi ekonomi rakyat kecil di Melawi bergantung pada ketersediaan BBM. Kami minta dengan hormat namun tegas: Bereskan jalur distribusi, utamakan rakyat jelata, dan sikat habis para spekulan yang merugikan Daerah!” Tegas Ketua DPC Mangkok Merah Kabupaten Melawi.
Kami menyampaikan tuntutan ini dengan penuh harapan sebagai wujud rasa cinta kami terhadap ketertiban Daerah. Namun, jangan artikan kesantunan kami sebagai kelemahan. Mangkok Merah Kabupaten Melawi akan terus mengawal persoalan ini hingga masyarakat kecil mendapatkan haknya kembali dengan mudah dan harga yang sesuai. Kami meminta APH untuk melaksanakan penertiban dan pengamanan dalam antrian tersebut agar terciptanya Kamtibmas yang aman dan lancar.
(J.Saragih/ Tim Investigasi)
88 total views, 88 views today






