Skandal Videotron Diskominfo Melawi Anggaran Ratusan Juta Habis untuk Tontonan Porno, Anggaran Publikasi Media Malah Dikebiri !

​indopers.net | Melawi [Kalbar] – Alih-alih berfungsi sebagai sarana transparansi informasi publik dan edukasi bagi masyarakat, fasilitas videotron milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Melawi justru berubah fungsi menjadi sumber petaka moral. Proyek yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah dari uang rakyat tersebut kedapatan menampilkan tayangan bermuatan pornografi di ruang publik, merusak moral generasi Bangsa, sekaligus menjadi simbol nyata bobroknya tata kelola birokrasi Daerah. Rabu, (29/07/2026).

​Ironisnya, di tengah royalnya anggaran pengadaan dan pemeliharaan videotron yang berujung pada skandal asusila ini, Diskominfo Kabupaten Melawi justru bersikap kejam terhadap mitra strategis Pemerintah. Hingga memasuki bulan Agustus 2026, anggaran untuk publikasi media massa lokal maupun Nasional sama sekali tidak ada alias nol besar.

​Menanggapi carut-marut ini, Koordinator Nasional Media Indopersnet. Jefrry Saragih Turnip, S.E., melontarkan kritik keras, tajam, dan tanpa kompromi terhadap kinerja Diskominfo Kabupaten Melawi.

​”Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap uang rakyat dan moral publik! Bagaimana mungkin anggaran ratusan juta rupiah digelontorkan untuk proyek videotron yang pada akhirnya justru menayangkan konten pornografi dan merusak generasi muda di ruang publik? Ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini adalah bukti nyata inkompetensi dan matinya nurani birokrat di Diskominfo Melawi.” Jefrry Saragih Turnip, S.E., Koordinator Nasional Media Indopersnet.

​Matinya Keterbukaan Informasi dan “Mati Suri” Media Lokal
​Jefrry juga menyoroti adanya dugaan kuat penutupan informasi publik (KIP) yang disengaja oleh pihak Diskominfo Kabupaten Melawi. Alokasi anggaran publikasi media yang tidak ada sama sekali hingga Agustus 2026 dinilai sebagai upaya untuk membungkam kontrol sosial, mematikan independensi pers lokal, serta menghindari sorotan tajam atas berbagai proyek mangkrak dan salah urus di lingkungan pemerintah daerah.

​Anggaran Ratusan Juta Sia-Sia: Pengadaan videotron yang seharusnya menjadi sarana diseminasi program pembangunan justru menjadi skandal moral yang memalukan Kabupaten Melawi di kancah nasional.

​Diskriminasi dan Pembungkaman Pers: Saat anggaran publikasi media ditiadakan dengan alasan efisiensi yang tidak masuk akal, anggaran untuk proyek mercusuar yang nirfaedah justru terus mengalir tanpa pengawasan ketat.

​Tertutupnya Akses Informasi: Diskominfo Melawi dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai corong informasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik.

​Tuntutan Tegas Koornas Media Indopersnet.
​Melihat kondisi yang sudah sangat darurat dan mencederai rasa keadilan masyarakat ini, Jefrry Saragih Turnip, S.E., mendesak langkah hukum dan administratif yang tegas:

​Aparat Penegak Hukum (APH) Harus Turun Tangan: Meminta Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera mengusut tuntas aliran dana ratusan juta rupiah pada proyek pengadaan dan pemeliharaan videotron Diskominfo Melawi yang berbau aroma korupsi dan kelalaian berat.

​Evaluasi dan Copot Pejabat Terkait: Bupati Melawi harus segera mengevaluasi total struktur kepemimpinan di Diskominfo Kabupaten Melawi serta mencopot pejabat yang bertanggung jawab atas skandal tontonan pornografi dan matinya anggaran publikasi media.

​Buka Transparansi Publik: Menuntut Diskominfo Melawi untuk menghentikan praktik monopoli informasi dan segera membuka transparansi penggunaan anggaran tahun 2026 secara jujur kepada masyarakat dan insan pers.

​di minta dalam waktu dekat ada langkah korektif, memperbaiki, atau mencegah,kasalahan atau masalah yang nyata,
dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Melawi.
serta untuk menegakkan keadilan moral dan transparansi. (j.s)

 33 total views,  33 views today