Masyarakat Belinyu Mohon Perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Untuk Mengatasi Persoalan Banjir

Masyarakat Belinyu Mohon Perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Untuk Mengatasi Persoalan Banjir

indopers.net | Belinyu/ Bangka (BABEL) – Warga Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi BABEL memohon solusi pemerintah Kabupaten dalam mengatasi persoalan banjir. Bencana banjir kerap mengintai masyarakat Belinyu. Teranyar, genangan air banjir bercampur material lumpur dan sampah di ruas jalan Sriwijaya Kecamatan Belinyu terjadi pada Sabtu, 23/12/2023.

Peristiwa yang selalu berulang itu menimbulkan kerugian material dan imaterial sehingga memberi dampak pengalaman traumatis dan dilanda rasa was-was saat musim penghujan.

Para warga yang resah memohon agar Pemkab Bangka mengambil solusi melakukan perbaikan aliran Sungai lantaran saat datangnya hujan deras, air meluap hingga ke jalan bahkan ke rumah-rumah warga.

Ungkapan salah seorang warga Belinyu yang tidak mau disebutkan namanya “Banjir Seperti Sungai, “Kami Butuh Aksi Pemerintah Bukan Janji”, “Ini Bukan Wisata Banjir”, “Mana Janji Manismu Dulu”, ungkapnya, warga sudah tidak nyaman lagi. Sebab setiap tahunnya selalu dilanda banjir.

Kami menyampaikan aspirasi kami, Menuntut hak kenyamanan sebagai warga Belinyu,” tuturnya.

Dia menambahkan, banjir seperti ini sebenarnya sudah tidak selayaknya terjadi Belinyu, Namun jika Pemerintah hanya diam saja, maka Belinyu akan terus-terusan mengalami banjir saat musim penghujan tiba.

“Sejak lama kami jadi langganan banjir. Karena itu, kami sudah tidak nyaman lagi, Kami mohon ada solusi dari Pemerintah Kabupaten,” tegasnya.

warga juga berpendapat, bencana banjir yang kerap melanda berkaitan dengan amburadulnya kebijakan penataan ruang di Kota Belinyu, Hal itu mencerminkan kegagalan Pemkab Bangka memberikan jaminan perlindungan pada masyarakatnya dari ancaman bencana. Menurutnya, hak warga kecamatan Belinyu untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik sebagaimana amanat konstitusi tidak terpenuhi. Keselamatan warga harus diprioritaskan menyangkut penataan ruang untuk pembangunan berkelanjutan dan adil.

“Kami menilai Pemkab Bangka gagal melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan kebijakan dengan prinsip partisipasi bermakna,” tutup warga tersebut. (bang toi)

 144 total views,  1 views today

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!