Dukung Program Pengendalian Inflasi Gubernur Jawa Timur,
Ini Kata Bupati Trenggalek

indopers.net, Trenggalek (Jatim) – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mendukung program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diluncurkan Gubernur Jawa Timur. Langkah itu dinilai tepat dan layak untuk ditiru.
“Ini tadi Ibu Gubernur meluncurkan sejumlah program untuk perlindungan sosial akibat penyesuaian harga BBM. Kami merasa program tersebut cukup tepat, karena memang banyak hal yang harus diantisipasi agar kondisi sosial ekonomi masyarakat tetap baik,” kata M Nur Arifin, Jumat (16/9/2022).

Menurutnya penyesuaian harga BBM dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, hal itulah yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian. Untuk itu penguatan di sejumlah sektor harus dilakukan dengan segera.

“Sejumlah kelompok masyarakat rentan menjadi sasaran dari program Ibu Gubernur. Ada yang untuk disabilitas, ojek, angkutan umum, usaha mikro dan nelayan,” jelasnya.

Pihaknya berharap program Pemprov Jatim tersebut dapat berjalan dengan maksimal, sehingga menurunkan risiko gejolak ekonomi ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Pihaknya berjanji akan membantu kelancaran program Gubenur Khofifah tersebut di wilayah Trenggalek.

Sebelumnya Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan harga BBM. Pemprov Jatim menggelontorkan alokasi anggaran Rp 257 miliar yang tersebar melalui sejumlah program.

“Ada berbagai program bantalan sosial dan perlindungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” kata Khofifah.

Program tersebut antara lain, pemberian bantuan Rp 600 ribu/orang bagi penerima kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Sasaran program ini mencapai 4.000 orang di seluruh Jatim, dengan alokasi anggaran Rp 2,4 miliar.

Gubernur Jatim juga memberikan bantuan Rp 14,56 miliar kepada 24.271 pelaku jasa ojek konvensional dan ojek online, dengan nominal Rp 600 ribu/orang.

Selain itu Pemprov Jatim juga memberikan pembebasan pajak untuk 34.917 kendaraan angkutan umum dengan anggaran Rp 64,1 miliar. Bantuan sosial juga diberikan kepada 30 ribu pelaku UMKM. Setiap pelaku UMKM yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan Rp 600 ribu. Anggaran untuk program itu mencapai Rp 18 miliar.

Kemudian bantuan diberikan untuk 20.770 nelayan, dengan nominal Rp 600 ribu/orang. Anggaran yang disiapkan untuk nelayan sebesar Rp 12,47 miliar. Sedangkan untuk sektor pangan, Pemprov Jatim menyiapkan anggaran Rp 17,7 miliar untuk program lumbung pangan dan operasi pasar yang akan digelar di lima bakorwil dan 25 pasar tradisional.

Pada sektor pertanian, Pemprov Jatim menggelontorkan program bantuan pekarangan pangan lestari, melalui paket hidroponik, bibit hortikultura, kolam lele untuk 5.000 rumah tangga. Setiap penerima bakal mendapat Rp 30 juta.

Gubernur mengaku juga akan menggelar pasar pangan murah di 20 lokasi. Untuk program tersebut pihkanya menyiapkan anggaran Rp 600 juta.

Pada sektor transportasi, Pemprov Jatim memberikan subsidi pada angkutan kapal perintis sebesar Rp 15 miliar, serta subsidi penumpang Bus Trans Jatim sebesar Rp 9 miliar. Program bantuan sosial reguler berupa PKH plus juga dikucurkan kepada 40 ribu keluarga, dengan kesiapan anggaran Rp 80 miliar.
(tir)

 125 total views,  1 views today