Ketua DPRD Tulungagung Pimpin Langsung Rapat Paripurna Di Graha Wicaksana

indopers.net, Tulungagung (Jatim) – Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.S.Sos pimpin langsung rapat paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.Rabu (18/5)

Penyampaian ranperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dewan yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung.

Riska Wahyu Nurfitasari membacakan laporan reses anggota DPRD Tulungagung.
Riska Wahyu Nurfitasari membacakan laporan reses anggota DPRD Tulungagung.
Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, dan dihadiri Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM dan Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo SE, tersebut juga beragenda persetujuan bersama penetapan dua ranperda lainnya menjadi perda.

Kedua ranperda yang ditetapkan menjadi perda tersebut, yakni Perda Yakni Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.

Semua fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui kedua ranperda lainnya itu untuk ditetapkan menjadi perda. Kendati mereka juga memberi catatan dalam pandangan akhir fraksinya masing-masing.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, H Sukanto SPd SKep Ners, saat membacakan pandangan akhir fraksinya menyatakan harapan mereka agar skema masa relaksasi masa transisi skema IMB ke PBG supaya Pemkab Tulungagung mendapat kenaikan PAD, namun tidak membebani masyarakat miskin. “Sedang terkait permasalahan parkir diharapkan dengan perda baru bisa menertibkan perparkiran sehingga PAD bisa lebih optimal,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo dalam sambutannya mengungkapkan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2021. Ia menyebut dalam sisi pendapatan di APBD tahun 2021 itu realisasinya sebesar 118 persen dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 3,09 triliun. Sedang di sisi belanja realisasinya sebesar 98,18 persen dari Rp 3,05 triliun, yakni Rp 2,7 triliun.

Di pembiayaan, penerimaan netto terealisasi 100 persen. Dari Rp 447 miliar terealisasi Rp 447 miliar. Dan di pengeluaran dari Rp 8,5 miliar terealisasi Rp 7 miliar atau 82,35 persen. Sementara Silpa sejumlah Rp 782 miliar.
Bupati Tulungagung dalam rapat tersebut juga menyampaikan tindak lanjut catatan fraksi, dalam harapan agar segera bisa diwujudkan.

(lgeng)

 528 total views,  1 views today