Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan F.PKB Minta Perbaikan Distribusi dan Pengawasan Pupuk Subsidi Oleh Semua Pihak

indopers.net, Jakarta

Kapoksi PKB Komisi VI DOR RI DPRD Ir. HM Nasim Khan angkat bicara terkait banyaknya para petani di Jatim yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi di Jatim. Padahal ketersediaan pupuk sangat dibutuhkan petani di saat musim tanam seperti sekarang.

Menurut politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dapil Jatim III Banyuwangi Situbondo Bondowoso temuan kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut muncul di beberapa daerah khususnya Wilayah Jawa Timur.

”Saya melihat dan memonitor terkait dengan Pupuk Bersubdi ini Sudah mahal barangnya pun susah dicari di lapangan. Ini merata di hampir seluruh daerah yang ada di Jatim. Tentu ini kondisi yang memprihatinkan sekali,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan, saat dikonfirmasi Kamis (10/2/2022).

”Di lapangan ternyata dijumpai ada permainan. Ini sangat disayangkan sekali,” tegas Nasim Khan .

Ia lantas mengambil contoh hasil ungkap Polres Tuban yang berhasil mengamankan 9 ton pupuk subsidi asal Pamekasan Madura yang akan dijual ke Tuban. ”Ini ada suatu permainan yang luar biasa oleh oknum-oknum terkait,” ungkap Nasim Khan.

Penangkapan penyelundupan 9 ton pupuk subsidi asal Pamekasan tersebut, lanjut Nasim Khan. telah membenarkan adanya permainan manajemen dalam pendistribusian pupuk subsidi tersebut.

Belum lagi ramainya pemberitaan Adanya Dugaan penyelundupan Pupuk subsidi dari Kabupaten Banyuwangi untuk di bawa ke luar Kota Bumi Blambangan yang juga terjadi di Dapil Daerah pemilihan Saya berasal seperti yg lalu di panji situbondo, bondowoso, dll.

“Ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Pertanian Dinas Pertanian Propinsi maupun Dinas Pertanian kabupaten/kota. Harus ada perbaikan untuk pendistribusian. Ingat ini program pemerintah untuk mensukseskan program pertanian dan mensejahterakan masyarakat petani apalagi di tengah pandemi,” imbuhnya.

Temuan ungkap kasus pupuk subsidi illegal tersebut, kata Bang Nasim adalah bentuk penghianatan oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi. “Manajemen-manajemen seperti ini harus dibersihkan dari pemangku kebijakan distribusi pupuk,” pintanya.

Kejadian tersebut, sambungnya menjadi momentum untuk melakukan (pemantauan masyarakat) dimana masyarakat dilibatkan ikut melakukan pengawasan distribusi pupuk. ”Tujuannya supaya program subsidi untuk masyarakat benar-benar tepat sasaran,” Tambah Bang Nasim .

Dalam kesempatan yang sama, Nasim Khan memberikan apresiasi pada aparat TNI kepolisian kejaksaan atas pengungkapan kasus pupuk subsidi illegal di Tuban dan Meminta semua pihak untuk lebih intens kembali melakukan pemantauan, agar program pemerintah tersebut tentang pupuk subsidi benar benar dirasakan dan mensejahterakan Masyarakat ,” pungkasnya.

petani belum terdaftar di e-RDKK, karena sistemnya elektronik bagi yang belum terdaftar tidak bisa membeli petani kebanyakan, Nasim Khan Meminta Pemerintah Daerah Bupati melalui dinas Terkait agar lebih masih mendata Petani , harapannya RDKK agar lebih falid dan detail. Tegas Nasim Khan

Di sisi lain, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mendorong PT Pupuk Indonesia sebagai Holding Company untuk melaksanakan penilaian kinerja distributor sekaligus pengecer. Jika terjadi penyelewengan, maka PT Pupuk Indonesia harus memberikan sanksi sesuai ketentuan.

Tidak hanya itu, PT Pupuk Indonesia dinilai perlu meningkatkan kualitas kinerja alur distribusi pupuk bersubsidi dari lini pertama hingga lini empat. Perlu meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mengawasi alur distribusi yang didukung oleh penegakan hukum.

(udn/ rudy)

 496 total views,  1 views today