PKN MERAUKE TURUN LANGSUNG DI LAPANGAN ATAS LAPORAN DUGAAN KETIDAK TRANSPARANAN DALAM PENGUNAAN ANGGARAN KAMPUNG

indopers.net, Merauke – 18 September 2021 Ketua Pkn merauke Bpk.Misgianto.pkn dan Sekertaris PKN merauke Bpk.Riyanto.pkn,
Sekitar pukul 11.00 WIT naik taxi online menuju districk muting kampung Manway Bob/alvasera Vl.

Dengan terkaitnya laporan masyarakat tentang terjadinya Ketidak transparanan penggunaan ADD dan viralnya di medsos pada minggu lalu. pengadu insial ( MA) menjabat kepala Bamuskam dan terduga insial (SR) menjabat Kepala kampung.

19/9/2021 pukul : 10.00 WIT pertemuan di balai kampung dan tempatnya di gedung serbaguna kampung Manway Bob dan di hadiri masyarakat kampung sangat antusias dengan kedatangan PKN Pemantau Keuangan Negara serta di hadiri Aparat kampung,kepala kampung,bamuskam,babinsa dan keamanan masyarakat,tokoh masyarakat papua dan tokoh agama dan di tetapkan prokes di masa ini.

Dari laporan masyarakat, PKN membahas tentang ADD adanya bantuan Sepatu boat,Bantuan Rumah layak huni,dan lapangan bola ujarnya” PKN merauke.

Sekertaris PKN merauke, bapak Riyanto.pkn mengatakan dalam rapat itu “, Bahwa pengawasan masyarakat pada penggunaan dan penggelolahan dana desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan publik dan peran serta masyarakat tindak pidana korupsi yang di atur PP 43 Tahun 2020.
Dan bahwa pasal 37 dan 40 permendagri 2018 yang menyatakan bahwa APBDes dan Laporan Pertanggung Jawaban( LPJ) dana desa adalah terbuka pada masyarakat ujarnya”.

Di dalam pertemuan itu terjadilah saling adu pertanyaan dengan masyarakat pada kepala kampung.
Dan beberapa jam kemudian masyarakat sadar bahwa banyak pembodohan tidak transparans ujarnya”

Setelah berjam-jam akhirnya PKN merauke bapak Riyanto pkn bahwa membuat keputusan di tindak lanjuti secara hukum atau di musyawarahkan dalam kampung dan masyarakat menjawab sendiri ” musyawarah dalam kampung mana yang terbaik supaya tidak ada cek-cok antara aparat kampung dan masyarakatnya.
Siap akan memperbaiki kesalahannya supaya tahu hak rakyat kedepannya lebih transparan, bukan kampung ini aja seluruh indonesia biar tau ujarnya” karena itu hak rakyat harus transparan dalam anggaran.

Dan kepala kampung menjawab ” Mohon maaf kalau ada kesalahan selama memimpin kami akan koreksi lagi dan akan kerja bersama masyarakat dan aparat kampung dan transparan masalah ADD dan kami uangnya akan taruh meja di waktu akan dana caer dan rincianya bahwa masyarakat bisa tau menyaksikan.

Dan Sekertaris PKN merauke mengungkapakan” kalau sampai ada dugaan itu lagi ketidak transparanan, PKN berseri KERAS akan mengambil jalur hukum yang berlaku tanpa teloransi.

Tokoh masyarakat papua insial (LK) sekaligus jabatan kaur pembangunan yang dapat bantuan rumah layak huni tidak memadai adanya kayu kurang bermutu. Dan kepala kampung mengaku keteledoran dalam pemesanan kayu dan kepala kampung akan menganti di renovasi lagi dalam dua minggu ini ujarnya” saat di tanyakan oleh PKN merauke pukul: 15:00 WIT.
Dan kepdes siap akan kerja sama dengan masyarakat dan PKN merauke untuk memantau anggaran tersebut supaya transparan.

(bagong /giru)

 1,260 total views,  1 views today