Krisis Energi Melawi Rakyat Menjerit, Pertamina, Aparat Penegak Hukum dan Pemda Melawi Harus Bertindak Tegas Atas Kelangkaan BBM di 15 SPBU.

indopers.net | Melawi (Kalbar) – Kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda 15 SPBU di seluruh Kabupaten Melawi telah mencapai titik kritis yang tidak dapat ditoleransi. Selama beberapa hari terakhir, aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh, antrean mengular tanpa kepastian, dan jeritan warga yang kesulitan mendapatkan hak dasar energinya semakin memilukan.
Kamis, (12/2/2026).

​Darurat Distribusi dan Dugaan Penyelewengan
​Kelangkaan ini bukan sekadar masalah keterlambatan logistik biasa. Terhentinya pasokan di belasan titik strategis secara serentak mengindikasikan adanya masalah sistemik atau bahkan dugaan praktik spekulasi yang merugikan publik.
​Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakmampuan tata kelola distribusi. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa warga harus mengorbankan waktu kerja dan produktivitas mereka hanya untuk mengantre literan BBM yang seringkali habis sebelum giliran mereka tiba.

​Tuntutan Tegas Investigasi dan Sanksi
​Merespons situasi darurat ini,
J.Saragih Turnip, SE., Koordinator Nasional Media Indopers.net Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.
“Menegaskan poin-poin berikut ini :
​Mendesak Pertamina Melakukan Investigasi Menyeluruh.
Pertamina wajib melakukan audit internal dan investigasi lapangan secara transparan sesuai dengan mandat UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jika ditemukan adanya permainan distribusi atau kesengajaan penimbunan di level SPBU, sanksi tegas berupa pencabutan izin operasi harus dijatuhkan.” Tegas Bang Saragih.

​Desakan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Khususnya Polres Melawi dan Polda Kalbar.

Kami meminta Kepolisian dan instansi terkait untuk segera melakukan kroscek lapangan (sidak) di 15 SPBU tersebut. Pastikan tidak ada praktik
“kencing di jalan” atau penyaluran BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak (seperti sektor industri ilegal). Dan atau keluar kabupaten Melawi.

Transparansi Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dan Pertamina Sintang harus menjelaskan secara jujur apa kendala sebenarnya—apakah masalah infrastruktur, kuota yang kurang, atau murni kegagalan pengawasan.

​”Rakyat Melawi sudah cukup menderita dengan kondisi ekonomi yang sulit. Jangan ditambah lagi dengan kelangkaan BBM yang mencekik leher. Energi adalah hak rakyat, bukan komoditas untuk dipermainkan mafia atau pengelola SPBU yang nakal.”

​Payung Hukum
​Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap tindakan yang menghambat distribusi BBM subsidi dapat dijerat dengan ketentuan pidana berat. Kami tidak akan segan untuk mengawal masalah ini hingga ke tingkat nasional jika tidak ada perubahan signifikan dalam 24 jam ke depan.

Negara harus hadir Pertamina jangan tutup mata, Aparat jangan biarkan rakyat menderita sendiri.
(Saragih/Tim Investigasi)

 138 total views,  4 views today