Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Meminta Masyarakat Untuk Melaporkan Masalah TAPERA.

indopers.net | Jakarta – Masyarakat diminta untuk melaporkan masalah keterbukaan informasi terkait permasalahan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Rospita Vici Paulyn.

“Kami berharap masyarakat mempergunakan hak memperoleh informasinya ihwal kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang belakangan menuai kritik. Dengan begitu masyarakat tidak perlu menerka-nerka soal transparansi pemerintah dalam kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Lebih lanjut, Vici mengatakan, pihaknya bersedia menerima laporan masyarakat untuk ditindaklanjuti apabila pemerintah tidak mau memberikan informasi terhadap kebijakan itu. Dari laporan masyarakat itu, Komisi Informasi bakal menggelar sidang sengketa informasi terhadap terlapor.

“Sidang sengketa informasi ini putusannya setara dengan putusan pengadilan. Selain itu, kami juga berwenang untuk memaksa pemerintah agar memberikan keterbukaan informasi kepada publik sepanjang informasi itu bersifat terbuka,” ujar Vici.

Tidak hanya itu, Vici mengungkapkan, bahwa peran masyarakat dibutuhkan untuk pengawasan. Rospita juga menyoroti sosialisasi pemerintah perihal kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera ini

“Pemerintah perlu melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk mendapat dukungan masyarakat terkait program Tapera. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pengelolaan dan pemanfaatan dana Tapera ini untuk mengantisipasi terjadinya korupsi,” kata Vici. (udn)

 289 total views,  2 views today