Tokoh Agama Jawa Timur Dukung Pemerintah Tangani Covid-19, Tapi Keluhkan Banyaknya Hoax

indopers.net, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melanjutkan safari dialog virtualnya dengan Pemda, tokoh-tokoh agama, ormas keagamaan, dan pondok pesantren.

Awal pekan ini, Selasa (31/8), silaturrahim virtual dilakukannya dengan Gubernur Jawa Timur dan seluruh jajaran Forkompimda. Dalam tangkapan layar virtual, acara ini diikuti oleh ribuan orang melalui lebih dari 950 orang yang bergabung.

Tampak hadir dari Jawa Timur Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Elestianto Dardak, Pangdam, Kapolda, Kajati, Ketua PWNU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua FKUB, Ketua Matakin, dan lain-lain.

Mahfud MD bersama Wamenag Zainud Tauhid dan Kepala BNPB Ganip Warsito menjelaskan, kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam menangani Covid-19. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan laporan singkat, mengajak kerjasama dan dukungan para tokoh agama untuk menghadapi virus yang melahirkan varian Delta itu.

Diantara masalah yang mengemuka terkait Covid-19 dalam silaturrahim tersebut, adalah masalah kesadaran masyarakat dan banyaknya hoax. Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar mengatakan bahwa para tokoh agama dan rakyat pada umumnya percaya Covid-19 itu memang nyata sebagai penyakit yg mengancam masyarakat, meskipun memang ada sedikit yang tidak percaya.

“Di daerah Pak Menko, di Madura, masih ada sedikit yang tidak percaya. Tapi umumnya sudah percaya, mau divaksin dan ikut prokes; mohon dibantu kelancaran vaksinasi untuk santri di ponpes-ponpes”, kata Kyai Marzuki.

Pengasuh Ponpes Al-Amien Kediri KH. Anwar Iskandar mengatakan, secara mayoritas ulama dan ummat percaya Covid-19 memang nyata dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat, apalagi dengan anggaran sangat besar.

Kyai Anwar menyadari, di masa pandemi Covid 19 banyak hoax bertebaran. Sebenarnya, lanjut Kyai Anwar, pembuat hoax Covid itu hanya sedikit tapi terompetnya keras dan sering membuat gaduh. “Mohon pemerintah bertindak tegas dalam menetralisir banyaknya hoax tersebut,” kata Kyai Anwar Iskandar.

Menangapi hal tersrbut, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, vaksin kita cukup tersedia dan tinggal mengerahkan vaksinator ke pondok pesantren yang dituju. “Nanti BNPB supaya berkordinasi dengan gubernur,” ujar Mahfud.

Terkait berita hoax, Menko Polhukam Mahfud MD menyadari hal itu merupakan masalah serius. Menurut Mahfud, satu sisi pemerintah mau menjamin kebebasan berbicara, tapi di sisi lain banyak hoax yang mengadu domba dan memfitnah, sehingga mengancam kebersatuan.

Sekarang ini, kata Mahfud, dalam diskusi dengan Dewan Pers bulan Juli lalu, terungkap kurang dari 1000 media mainstream yang terverifikasi dan bisa diidentifikasi karena jelas pengurus dan strukturnya. Tapi ada 800 ribuan media yang bebas membuat berita apa saja karena tanpa ada penanggung jawab redaksi yang jelas.

“Sumber hoax banyak dari media sosial dan media abal-abal, sedang yang dari media mainstream meski memuat kritik, umumnya masih bisa diterima. Kita sedang berusaha mengatasi masalah ini melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, deteksi intelijen, dan keamanan”, pungkas Menko Mahfud.

(Sopian A)

 387 total views,  2 views today