Sidang Kasus Narkoba Mantan Anggota Polres Melawi Memanas Terdakwa Ungkap Dugaan Intimidasi dan Aliran Dana Ilegal

indopers.net | PONTIANAK (KALBAR), 21 Februari 2026 – Persidangan kasus dugaan pengiriman narkotika jenis sabu yang menjerat mantan anggota Polres Melawi, Meigi Alrianda, di Pengadilan Negeri Pontianak kian memanas. Dalam keterangannya, terdakwa melontarkan serangkaian pengakuan mengejutkan yang menyoroti dugaan ketidakprofesionalan oknum penyidik selama proses hukum berlangsung.

​Pengakuan Intimidasi dan Pemerasan
​Di hadapan Majelis Hakim, Meigi secara tegas membantah seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Ia mengungkapkan telah mengalami intimidasi fisik dan psikis selama proses penyidikan.
Terdakwa mengklaim dirinya sempat diborgol dan dipukul untuk memaksanya mengakui kepemilikan barang bukti yang menurutnya tidak ia ketahui.

​Lebih jauh, terdakwa mengungkap adanya dugaan tindakan pemerasan yang dilakukan oknum penyidik. Meigi menyebutkan bahwa ia dimintai uang sebesar Rp200.000.000 juta dengan iming-iming bantuan dalam penanganan perkara tersebut.

​Mengungkap Dugaan Keterlibatan Atasan
​Puncak ketegangan dalam persidangan terjadi ketika Meigi menyinggung perihal sebuah rekening dan kartu ATM yang ia klaim disimpan atas perintah atasannya, oknum mantan Kapolres Melawi.

​Menurut kesaksian terdakwa, rekening tersebut diduga menjadi penampungan aliran dana dari aktivitas tambang emas ilegal dan pembalakan liar (ilegal logging). Terdakwa menyatakan bahwa seluruh setoran dari para pelaku usaha ilegal tersebut masuk ke rekening yang ia simpan, sebelum akhirnya digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam persidangan.

​Menuntut Transparansi Hukum!.
​Meigi juga mempertanyakan integritas penyidikan dengan menyoroti bahwa barang bukti berupa rekening dan ATM tersebut tidak pernah dihadirkan di muka persidangan.
​Hingga saat ini, pernyataan-pernyataan tersebut masih merupakan pengakuan sepihak dari terdakwa di dalam ruang sidang.

Kebenaran atas dugaan keterlibatan mantan pejabat oknum kepolisian serta tuduhan pemerasan dan intimidasi ini menjadi sorotan publik yang menuntut adanya transparansi, objektivitas, dan penegakan hukum yang adil dari pihak penegak Hukum!!

​Proses pembuktian melalui fakta-fakta hukum dalam persidangan selanjutnya akan menjadi penentu krusial dalam mengungkap kebenaran di balik skandal yang melibatkan oknum aparat penegak hukum ini. (j.s.)

 40 total views,  40 views today