Predikat WBK Diberikan Kepada Disduk Capil Kabupaten Pacitan Wujud Komitmen Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Integritas Aparatur.

indopers.net | Pacitan (Jatim) – Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil menorehkan capaian positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pengumuman tersebut disampaikan pada acara SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar secara daring pada Rabu (11/2/2026) di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, diumumkan bahwa Pacitan berhasil meraih Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui penilaian Zona Integritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.

Predikat WBK ini diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sebagai wujud komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan integritas aparatur.

Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa birokrasi merupakan fondasi terkuat dalam membangun negara yang kuat dan berintegritas.

Menurut Menteri Rini, selama bertahun-tahun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi dasar penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Reformasi birokrasi diposisikan sebagai mesin penggerak tercapainya tujuan pembangunan nasional.

“Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas. SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak pada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan Arah Presiden bahwa salah satu syarat keberlangsungan sebuah peradaban adalah hadirnya birokrasi yang unggul. Birokrasi yang unggul akan memperkuat kapasitas negara, memastikan kebijakan diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

“Sejalan dengan itu, Presiden juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambah Menteri Rini.

Terkait penegakan integritas, Menteri Rini menekankan pentingnya pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai upaya membangun budaya kerja berintegritas di lingkungan instansi pemerintah. Pendekatan ini dilakukan melalui unit-unit kerja sebagai contoh praktik baik yang dapat direplikasi secara luas.

“Pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP dilakukan pada tingkat instansi, sementara penilaian ZI dilaksanakan pada unit-unit kerja sebagai titik awal perubahan dan penguatan peran agen perubahan. Selain itu, Menteri Rini menyampaikan bahwa penerapan SAKIP terus menunjukkan peningkatan kematangan antar-instansi.

Kedepan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian program Presiden secara bersama-sama.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Prioritas program nasional harus didukung secara kolaboratif dengan perencanaan yang berorientasi pada outcome ,” tegasnya.

Menutup Arahnya, Menteri PANRB menyampaikan harapan agar para penerima penghargaan dan penghargaan SAKIP dan ZI dapat menjaga konsistensi kinerja dan integritas, memperkuat orientasi hasil dan dampak, serta menjadi role model dan agen perubahan di instansinya masing-masing. (ttk)

 44 total views,  44 views today