Pemerintah Terus Mematangkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

indopers.net, Jakarta

Johnny Gerard Plate Sekretaris Jenderal Partai NasDem mengatakan, Joko Widodo Presiden bersama pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah mengupayakan realisasi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Walau masih dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah tetap membahas rencana pemindahan ibu kota negara, dalam pertemuan tertutup, Rabu (25/8/2021) sore, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurut Johnny, hal itu karena begitu kompleksnya tantangan dan problematika Jakarta dari berbagai aspek.

Politisi yang sekarang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika bilang, pemindahan ibu kota butuh undang-undang yang disepakati bersama DPR RI.

Johnny optimistis undang-undang pemindahan ibu kota negara akan segera dibahas dan disahkan DPR RI.

Apalagi, sekarang kekuatan partai politik pendukung pemerintah di parlemen bertambah menjadi tujuh partai, dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN).

“Terkait ibu kota negara, kami menyadari masih dalam tahap pandemi Covid-19, tantangan ekonomi yang besar. Tetapi kami tetap perlu memikirkan untuk mempunyai ibu kota negara baru. Namun, tentu pemindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini. Yang pertama harus dilakukan adalah persiapan legislasi primer yang memadai,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Seperti diketahui, dua tahun lalu Joko Widodo Presiden, mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota negara menggantikan Jakarta.

Dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur tersebut dipilih dari beberapa daerah di Pulau Kalimantan, berdasarkan hasil kajian kementerian/lembaga pemerintah.

Hasil kajian Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian PUPR, sedikitnya ada lima faktor yang membuat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara ideal sebagai ibu kota negara.

Pertama, rendahnya risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung meletus dan tanah longsor di dua daerah tersebut.

Kedua, lokasinya strategis karena secara geografis berada di tengah-tengah Indonesia. Faktor ketiga, berdekatan dengan kota yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Yang keempat, dua kabupaten di Kalimantan Timur itu sudah ada infrastruktur yang relatif lengkap. Dan, yang kelima, sudah tersedia lahan seluas 180 ribu hektare yang dikuasai pemerintah.

(udn / jay)

Pemerintah pusat

 325 total views,  1 views today