JAKA Jatim, GAMASA Dan MDW Gelar Audiensi Dengan DPM Kabupaten Sampang, Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Terkait PJ Kades

indopers.net, Sampang

Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) korda Sampang, Gabungan Mahasiswa Sampang (GAMASA) dan Madura Development Watch (MDW) gelar audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pertanyakan kesiapan Penanggung Jawab (PJ) kepala desa yang akan mengisi kursi kekosongan di 111 desa se kabupaten Sampang pada Rabu 04/08/2021 di aula Kantor DPMD setempat.

Kedatangan mereka mempertanyakan kesiapan pemerintah Kabupaten Sampang menghadapi akan berakhirnya masa jabatan 111 kepala desa pada bulan desember nanti

“Kami mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi 111 desa yang akan di pimpin oleh PJ yang di ambil dari PNS di kabupaten Sampang,” Kata Busiri Selaku ketua Jaka Jatim

Pihaknya juga meminta agar nantinya PJ selalu ngantor setiap hari sehingga pelayanan dasar masyarakat terlayani dengan maksimal.

Tidak hanya itu, Mereka juga menuding bahwa ada sebagian perangkat desa yang tidak sesuai dengan standar yang dipaksakan menjadi perangkat.

“Berkaitan dengan perangkat desa, Banyaknya perangkat desa yang tidak memenuhi standar dan perlunya regulasi yang lebih spesifik dalam masa jabatan perangkat desa dan bisa bersinergi dengan PJ nanti untuk tercapainya cita-cita dan harapan masyarakat kabupaten sampang secara umum,” tambah Busiri

Mereka juga meminta agar nantinya Siltap perangkat desa agar didapatkan, sehingga perangkat desa bisa menjalankan kewajibannya dengan maksimal.

Di sisi lain, Plt Kadis DPMD Chalilurrachman mengatakan bahwa. terkait kesiapan untuk mengisi PJ dari kalangan PNS di Sampang sesuai dengan amanat permendagri nomor 65 terkait ketersediaan PNS sudah mencukupi dan sudah dipersiapkan

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat. Tujuan PJ tersebut wajib PNS dari Lingkungan Pemkab setempat dan bukan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami sudah mengadakan rapat dengan BKPSDM terkait PNS yang akan diangkat PJ Kades, dan hasilnya mencukupi. Jadi, tidak kekurangan PNS.” Ucapnya

(Man)

 300 total views,  2 views today