Bupati Indragiri Hulu Diharapkan Evaluasi Pejabat Yang Kurang Perhatikan Rakyatnya

indopers.net, Indragiri Hulu

Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Rezita Meylani Yopi, SE diharapkan mengevaluasi bagi pejabat yang kurang perhatikan kepada nasip rakyat Inhu.

Pejabat bukan hanya busanya mengolah anggaran, apalagi bagi mereka menjabat Kepala Dinas Kesehatan Inhu. Bupati bisa saja melakukan mutasi secepatnya dengan meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan tidak perlu menunggu waktu enam bulan sejak tanggal pelantikan.

Inhu membutuhkan pejabat yang siap melayani rakyat Inhu. Bukan hanya bisanya mengolah anggaran. Apalagi Kepala Dinas Kesehatan Inhu sekarang ini. Masih banyak putra-putri Inhu yang mampu.

Bupati Inhu bisa melakukan mutasi saat ini. Apalagi jabatan Kepala Dinas banyak di Pelaksanaan Tugas (Plt).

“Pejabat jangan hanya bisanya mengolah anggaran. Tapi mereka harus siap dikeritik dan harus siap melayani rakyatnya. Masih banyak putra-putri asli Inhu yang mampu menjabat Kepala Dinas Kesehatan Inhu, demikian harapan orang tua EC, Bujang, Rabu (28/7).

Bukan tanpa alasan, keluarga EC mengharapkan ada pejabat Kepala Dinas Kesehatan Inhu dijabat oleh putra-putri asli Inhu. Karena asli Inhu tentu lebih perhatikan kepada nasib rakyatnya. Kenyataan sekarang Kepala Dinas Kesehatan Inhu saat ini dijabat bukan dari asli Inhu
Saat ini mereka tidak adanya perhatian kepada nasib rakyatnya.

EC adalah diantara rakyat Inhu diduga setelah divaksin jatuh sakit. Vaksin dilakukan di kantor Bupati Inhu, Kamis (15/7) silam. EC rela divaksin demi gajinya tiap bulan. Jika tidak mau divaksin, dikabarkan gajinya tidak akan diterima.

” Tidak sebanding dengan gaji honornya dari Dinas Lingkungan Hidup yang cuma Rp1. 050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di Pemkab Inhu. Sementara Upah Minimum Kabupaten Inhu (UMK) lebih kurang Rp3 juta. Jika gaji pegawai honorer di Pekanbaru mengikuti UMR mereka lebih kurang Rp3 juta, “paparnya.

Daripada diduga dianggarkan untuk yang kurang diperioritaskan di Sekretariat Pemkab Inhu katanya, jan lebih baik membantu mereka pegawai honorer. Mereka pegawai honorer umumnya kurang mampu.

” Bupati Inhu yang baru ini diharapkan bisa mengevaluasi gaji pegawai honorer di Pemkab InhuInhu, ” harapnya.

Pa lagi katanya, khusus dana anggaran COVID-19 di APBD Inhu diduga dianggarka Rp90, 2 milyar per tahunya. Penegak hukum diminta jeli menelusuri penggunaan anggaran tersebut.

“Hukuman pidana mati menanti mereka yang berani dugaan korupsi anggaran untuk COVID-19, ” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Inhu, Elis J belum bisa dikonfirmasi karena sampai saat ini nomor kami masih diblokir beliau.

Berita ini juga dikirim ke messenger Bupati Inhu, ke presiden/wapres, ke Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial.

Ke whatsapp Sekda ke Wabup dan ke Plt. DLH tidak ada tanggapannya.

(Harmaein-Riau)

 243 total views,  1 views today