Pejabat Terkait Jangan Bungkam, Rakyatmu Sakit Ketuk Pintu Hati Nuranimu

indopers.net, Indragiri Hulu

Bertubi-tubi sudah diberitakan dan di share ke whatsapp berbagai pejabat terkait. Kecuali ke nomor Elis, Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hulu (Inhu) Riau. Karena mengapa Elis memblokir nomor kami. Kalau takut dkritik jangan jadi pejabat. Jika takut dilamun ombak maka jangan berumah di tepi pantai.

Diduga main paksa dengan beredarnya kabar bahwa jika tidak mau divaksin makan tidak akan Terima gaji.

Pegawai honorer di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Inhu berinisial EC jatuh sakit. EC sakit diduga setelah divaksin massal di kantor Bupati Inhu, Kamis (15/7) silam.

Kini kondisi EC badan lemas, badan pegal, sakit kepala, demam dan jika makan malah muntah.

Mau berobat ke Rumah Sakit atau Klinik untuk rawat inap, mereka tidak mampu.

Pernah mengurus BPJS gratis dari APBD atau APBN malah ditolak kantor Kelurahan saat keluarganya mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan alasan EC adalah pegawai honorer.

Namun saat di konfirmasi ke Sustiono, Camat Rengat mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk kecelakaan disaat kerja. Bukan untuk sakit. Kalau sudah sakit begini harus BPJS Kesehatan.

“Bupati Inhu, Rezita harus memberi sanksi kepada pejabat kelurahan tersebut yang tidak mau memberi SKTM untuk syarat mengurus BPJS Gratis. Jika BPJS berbayar tentu keluarganya tidak mampu” ungkap salah seorang keluarganya, Senin (26/7).

EC sejak sehabis divaksin tersebut jatuh sakit. Pekerjaan di rumahnya jadi terbengkalai. Apalagi mau pergi bekerja ke kantor DLH.

Pejabat terkait katanya, belum ada tanggapannya sampai hari ini. Apalagi untuk memberi komfinsasi.

“Sementara anggaran di APBD Inhu untuk COVID-19 diduga Rp90, 2 milyar per tahunnya. Lalu ke mana saja uang tersebut. Penegak hukum haruslah menelusuri penggunaan dana tersebut, ” pintanya.

Di samping itu bebernya, gaji yang diterima tenaga honorer, EC cuma menerima Rp1. 050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Sedangkan anggaran di Sekretariat Pemkab Inhu diduga ada yang kurang prioritas malah berapa. Kita cek aja sendiri.

Selain itu pula, seharusnya gaji pegawai honorer setarap dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Inhu lebih kurang Rp3 juta per bulan.

Kita bisa lihat misalnya di kota Pekanbaru UMR mereka lebih kurang Rp3 juta per bulan

“Kalau sudah begini EC lalu siapa pihak terkait yang mau bertanggung jawab. Mereka jangan pandainya bungkam. Gaji yang diterima tidak sebanding dengan sakit yang ia derita. Bupati Inhu, Rezita diharap bisa mengevaluasi pejabat terkait. Karena sampai hari ini belum ada tanggapan mereka. Apalagi memberi kompinsasi. Pejabat adalah pelayan masyarakat dan haruslah paunya rasa malu. Bukan hanya bisa mengolah anggaran. Jika hal ini terjadi pada keluargamu dan kepada dirimu sendiri apakah anda juga bungkam, ” papar keluarganya.

Sementara Kadis Kesehatan Inhu, Elis J masih memblokir nomor kami dan tidak bisa komunikasi.

Selain itu Sekda Inhu Hendrizal, Wabup Inhu, Junaidi Rachmat dan Plt. Kadis DLH Inhu, Syaiful Bahri belum ada tanggapan walaupun berkali-kali diberitakan dan di share ke nomor whatsapp mereka. Dan Bupati Inhu, Rezita Meylani Yopi, SE sudah berkali pula dikirim melalui masenger beliau. Semuanya belum ada tanggapan apalagi memberi kompinsasi.

(Harmaein-Riau)

 243 total views,  1 views today