Dana COVID-19 Indragiri Hulu Rp 90,2 Milyar Kenapa Insentif COVID-19 Diduga Tidak Dibayarkan?

Dana COVID-19 Indragiri Hulu Rp 90,2 Milyar Kenapa Insentif COVID-19 Diduga Tidak Dibayarkan?

indopers.net, Indragiri Hulu – Riau.

Salah satuLSM di daerah ini sangat antusias membongkar berbagai kasus di daerah ini.

Bagi oknum yang nekat melakukan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana anggaran COVID-19 akan berhadapan dengan ancaman hukuman pidana mati. Seperti keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya telah membuat salah satu LSM di daerah ini akan melaporkannya ke Penegak hukum di Pekanbaru dan di Jakarta. Telat ini bukan isapan jempol belaka. Sudah banyak terbukti.

Seperti dana insentif COVID-19 untuk mereka pun diduga tidak di bayarkan, kenapa?

Anggaran tahun lalu untuk Covid-19 saja diduga Rp90, 2 milyar di APBD Indragiri Hulu (Inhu) Riau.

Disamping itu, fee dari kerugian keuangan dan atau perekonomian negara serta menekan angka korupsi di Indragiri Hulu (Inhu), Riau setidaknya membuat ambisi salah satu LSM di daerah ini melaporkan sejumlah dugaan kasus tipikor di Inhu ke penegak hukum.

Seperti halnya kiprah LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) Inhu sudah banyak memasukan oknum koruptor ke hotel prodeo atau ke penjara.

Hal ini diungkapkan pak Adi salah seorang anggota LSM GPAK, Jumat (18/6).

Adi membeberkan diantara oknum mereka yang sudah dipenjara, sedang menjalani hukuman penjara dan yang sedang dilaporkan ke penegak hukum sampai pula pada yang akan dilaporkan.

Yang sudah dipenjara diantaranya kasus kasbon kelompok mantan oknum Dewan, mantan oknum PNS Pemkab Inhu, dan mantan rekanan.

Dalam kelompok kasbon mantan oknum Dewan diantaranya alm. M cs, mantan oknum PNS Pemkab Inhu yakni AS cs, mantan oknum Rekaman RI, mantan oknum Bupati Inhu RTR.

Namun katanya, kelompok mantan Rekanan masih banyak yang belum masuk buih. Hanya baru satu orang RI yang sudah dipenjara. Kelompok mantan Bupati Inhu RTR juga masih banyak yang belum di penjara yakni JR cs. Di kelompok mantan Bupati RTR yang sedang menjalani hukuman baru satu orang mantan Bupati Inhu RTR.

Kelompok mantan oknum rekanan dan kelompok mantan oknum Bupati Inhu RTR saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau bagi mereka oknum yang belum di penjara.

Kasus kelompok oknum mantan Bupati RTR dan kelompok oknum rekanan memang dilaporkan LSM GPAK ke KPK bulan Mei 2019 silam. Namun KPK koordinasi dan supervisi kasus tersebut ke penegak hukum di Riau yakni ke Kejati Riau di Pekanbaru. Alhasilnya, mereka sekarang lagi diperiksa oleh Kejati tersebut.

Tiap tahun jadi temuan BPK Perwakilan Riau dalam kasbon kelompok oknum Bupati RTR dan kelompok oknum Rekanan. Dalam hal ini, diduga Sekda Inhu, Ir. Hendrizal, M. Si ikut diperiksa Kejati Riau.

Masih banyak dugaan tipikor yang dilaporkan LSM GPAK ke Kejati Riau dan KPK.

Diantara yang sudah dilaporkan ke Kejati Riau dan ditembuskan ke Jakarta diantaranya kasus PUP Dinas Pertanian dan Perikanan Inhu dan kasus di DPRD Inhu.

Sementara ke depannya ada lagi dugaan tipikor yang akan dilaporkan ke Kejati Riau dan ke KPK.

“Jika tidak ada niat baiknya untuk membayarkan hak dokter, hak perawat dan hak bidan. Maka kami akan melaporkan kasus di BPKAD Inhu dan di Dinas Kesehatan Inhu/Puskesmas setempat. Diduga dana Tukin bidan, dana insentif Covid-19 dan dana kafitasi JKN, “terangnya.

Sementara Pj. Bupati Inhu, Drs. H. Chairul Riski. MS, MP sampai berita ini diturunkan beliau belum berhasil ditemui untuk konfirmasi dan klarifikasi.

Sedangkan Kadis Kesehatan Inhu, Elis J terus memblokir nomor kami. Sehingga tidak bisa dihubungi.

(Harmaein-Riau)

 226 total views,  2 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!