Panas Dugaan Tipikor di DPRD Indragiri Hulu, Hatta Munir : Mereka Harus Diadili Sampai Meja Hijau

Panas Dugaan Tipikor di DPRD Indragiri Hulu, Hatta Munir : Mereka Harus Diadili Sampai Meja Hijau

indopers.net, Indragiri Hulu – Riau.

Hatta Munir, Ketua LSM Masyarakat Peduli Reformasi Berwawasan Nasional (MPR-BerNas) menanggapi laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau oleh salah satu LSM di daerah ini prihal dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu.

“Berbagai masalah di dewan periode 2014-2019 sampai hari ni belum ada sampai ke meja hijau kasus dugaan tipikor mereka. Mudah-mudahan dengan adanya laporan ke Kejati Riau kali ini akan sampai ke meja hijau. Apapun keputusannya, itu Hakim di Pengadilan lah yang menentukannya,” ungkap Hatta, Minggu (6/6).

Diinformasikannya, memang laporan itu setelah hari raya Aidil Fitri. Namun laporan itu sudah sah dan diterima Kejati Riau melalui surat keluar masuk di kantor bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Riau.

Tanggal dan nomor surat tetap tidak berubah. Dan isi laporan berbagai poin, termasuk poin apa yang sudah dilaporkannya ke Kejari Inhu dahulunya.

Inti laporan LSM itu katanya, masalah SPPD, Tunjangan Perumahan dan lainnya. Tunjangan perumahan nantinya Jaksa lah yang lebih berwenang mengusutnya. Apakah mulai dari priode dewan 2014-2019 dan apakah sampai ke priode saat ini.

Dana tunjangan perumahan itu satu tahun dianggarkan Rp5,4 milyar lebih. Maka jika satu periode dianggarkan dalam lima tahun berarti dananya Rp27 milyar lebih.

“Semoga kali ini sampai ke meja hijau. Danya pantastis dalam satu priode Rp27 milyar. Jika masalah ini terus berlarut tanpa kepastian hukum, maka itu tidak mungkin. Karena LSM yang melaporkan ke Kejati Riau ia akan antisipasi dan akan menyampaikan surat tembusan ke Jaksa Agung, Jamwas, Jampidsus dan Jamintel di Jakarta,” terangnya.

Masalah anggaran tunjangan perumahan oknum DPRD Inhu itu, ada dua dugaan. Dugaan pertama hasil pemeriksaan BPK yakni Rp5,4 milyar pencairannya diduga tanpa melalui dasar hukum.

Kedua, tunjangan perumahan diduga kuat diterima tiap bulannya. Namun mereka diduga banyak yang tinggal di rumah pribadi.

Terus bebernya, karena negara belum mampu menyediakan perumahan untuk anggota DPRD Inhu maka tiap bulan mereka diberi anggaran tunjangan perumahan untuk sewa atau mengontrak rumah. Namun kenyataannya banyak yang tinggal di rumah pribadi.

Untuk pencairan dana tunjangan perumahan sebut Hatta, diduga ada syarat atau caranya. Namun dugaan syarat dan cara itu sudah disampaikan dan dibunyikan dalam surat laporan itu oleh LSM bersangkutan.

Dalam peraturan perundang-undangan lanjutnya, pasal 64 ayat (1) UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan negara menyebutkan “Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana”

Berarti jika lewat batas waktu 60 hari tidak selesai ditindaklanjuti maka BPK akan melakukan pemeriksaan invetigatif dan hasilnya dilaporkan kepada penegak hukum.

Beliau menyebutkan, bahwa isue utama perbuatan korupsi adalah timbulnya kerugian negara, sehingga sudah barang tentu harus ada upaya pengembalian kerugian kerugian negara tersebut.

Dasar hukum lain pula, sesuai pasal 4 UU No. 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor jo UU No. 20/2001, dalam aturan itu disebutkan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam peraturan itu, termasuk kategori kasus dugaan Tipikor SPPD yang diduga fiktif, diduga mencapai Rp45 milyar. Walaupun pengembalian kerugian. Keuangan negara atau perekonian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dimaksud.

“Motivasi LSM itu melaporkan diduga ada dua motif. Motif mendapatkan fee dari keruagian keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara. Dan selanjutnya untuk menekan angka korupsi di daerah ini,” jelas Hatta.

Sampai berita ini diturunkan, Pj. Bupati Inhu, Drs. H. Chairul Riski. MS, MP belum bisa ditemui. Janjinya mau bertemu habis hari raya Aidil Fitri ini, namun mungkin jadwal beliau lagi padat. Sehingga belum ada realisasi pertemuan dengannya untuk dialog dan konfirmasi.

(Harmaein-Riau)

 299 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!