Rubrik Hukum….: Dugaan Tipikor di Dinkes dan di BPKAD Bisa Dilaporkan ke Kejati, Menyusul Banyaknya Kasus Sampai ke Penegak Hukum

Rubrik Hukum….: Dugaan Tipikor di Dinkes dan di BPKAD Bisa Dilaporkan ke Kejati, Menyusul Banyaknya Kasus Sampai ke Penegak Hukum

indopers.net, Indragiri Hulu – Riau.

Kasus insentif Covid-19, kafitasi JKN dan Tunjangan Kinerja (Tukin) dokter, perawat dan bidan bisa sewaktu-waktu dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau ataupun ke lembaga anti rasuah lain seperti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Isue lain yang berkembang diantaranya adanya surat yang diterbitkan Sekda tentang penundaan mutasi pejabat keluar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Surat itu apakah hal ini patut dipertanyakan ataukah tidak, karena yang mengeluarkan surat itu Sekda Inhu, Ir. Hendrizal, M. Si atas nama Bupati Inhu dan ditembuskan pula ke Pj. Bupati Inhu, Drs. H. Chairul Riski. MS, MP sebagai laporan.

Surat ini pada intinya ditundanya izin mutasi keluar dari Pemkab Inhu ke daerah lain. Karena Pemkab Inhu masih banyaknya diberbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Plt kan pejabat baik eselon dua maupun eselon tiga saat ini.

Namun dalam masalah lain di daerah ini misalnya, seperti diberitakan sebelumnya bahwa banyaknya kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Inhu sampai ke penegak hukum.

Jika sampai berakhir dipenjara dalam kasus dugaan Tipikor, jika pejabat maka mereka berhenti jadi pejabat dan tidak lagi menerima gaji atau uang pensiun. Beban moral bisa saja terjadi, misalnya malu.

Kasus-kasus sampai ke penegak hukum itu, dugaan tipikor tower Dinas Capil, dugaan tipikor dana tugas belajar di BKD dan dugaan tipikor modus kasbon yang melejit sampai dugaan kerugian negara hingga Rp114 milyar.

Kasus di Dinas Capil dan di BKD tersebut dilaporkan ke Polres Inhu. Pelakunya sudah menjalani pidana penjara dan sudah bebas.

Kasus modus kasbon pula, awalnya dilaporkan oleh LSM GPAK ke Siswanto, Kasi Intel Kejari Rengat (sekarang Kejari Inhu) pada tahun 2009 misalnya, mereka dalam kasus ini sudah banyak yang dipenjara. Diantaranya mantan oknum DPRD Inhu dan mantan oknum PNS Pemkab Inhu.

Yang belum dipenjara dugaan Tipikor modus kasbon diantaranya ada lagi dua kelompok.

Namun semua itu, dikonfirmasi diduga selalu menghindar. Setelah sampai ke penegak hukum kasus dugaan Tipikor, barulah diantara mereka ada yang diduga kasak kusuk sampai ada yang diduga cemas pula. Nasi sudah jadi bubur. Semuanya sudah terlanjur sampai ke penegak hukum. Apapun yang terjadi seperti bisa diambil dari pepatah Melayu pula misalnya apakah bukan salah bunda mengandung, ataukah terimalah nasib ataupun takdir diri.

Syofyan salah seorang aktivis LSM di Inhu, Riau sangat menyayangkan sikap oknum yang diduga sering menghindar bila mau dikonfirmasi.

Kenapa tidak, sering didengar sulitnya untuk dikonfirmasi secara langsung tatap muka maupun lewat sambungan telpon ataupun lewat chating whatsapp. Chating whatsapp sering pula tidak dibalas.

Terkadang yang parahnya, ada pula nomor ditelpon diduga tidak kunjung diangkat, juga nomor diduga dblokir oknum tersebut untuk dikonfirmasi. Dan di kantor sering juga ada yang bilang bapak atau ibuk tidak ada di kantor. Alhasil mereka yang mau konfirmasi selalu kecewa. Jadi tidak heran berita selalu kurang berimbang.

“Kini terimalah nasib misalnya ataupun suatu takdir diri. Bak pepatah Melayu apakah bukan salah bunda mengandung. Ataukah terimalah nasib diri ataupun takdir diri. Di sisi lain, apakah ini suatu ambisi pelapor mendapatkan fee dari kerugian negara ataukah untuk menekan dugaan tipikor di daerah ini. Jadi jangan heran, inikah menjadi diantara penyebab banyaknya kasus dugaan Tipikor di daerah ini sampai berujung laporan ke penegak hukum. Misalnya sampai ke KPK, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan ke penegak hukum lainnya,” ungkap Syofyan, Minggu (30/5).

Ia mencontohkan kasus yang sekarang sedang diproses dugaan tipikor yang sampai ke penegak hukum diantaranya kasus Kasbon kelompok mantan Bupati Inhu, Drs. H. Raja Thamsir Rachman, MM, kasus kasbon kelompok rekanan, kasus Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Inhu, kasus di DPRD Inhu dan banyak lagi sejumlah kasus lainnya.

Selama ini kasus lain yang sulit dikonfirmasi kasus Jaminan Persalinan (Jampersal), kasus insentif Covid-19 dokter, perawat dan bidan, kasus kafitasi JKN, kasus Tunjangan Kinerja (Tukin) bidan dan kasus dugaan memalsukan tanda tangan Camat Kuala Cenaku, Raja Muhammad Arif.

“Kasus ini bisa saja sewaktu-waktu bakal naik ke penegak hukum bila belajar dari kasus yang sudah sampai ke penegak hukum selama ini,” papar Syofyan.

Terus katanya, konfirmasi bukan berarti mau nego, kan supaya berita berimbang untuk klarifikasi permasalahan yang mau dikonfirmasi kan.

“Jadi setelah dikonfirmasi untuk klarifikasi, berita bisa berimbang. Dan yang mau konfirmasi bisa mengetahui duduk perkara permasalahan,” jelasnya pula.

Pertimbangan lain bahwa kasus dugaan Tipikor sampai ke penegak hukum bisa saja diantaranya disebabkan adanya fee buat pelapor. Fee menurut UUD ada yang dua permil menurut UU Tipikor, ada yang Rp200 juta mengacu PP dan terakhir permintaan KPK adalah 10 %.

“Semua fee yang dibuat itu adalah porsentase dari jumlah kerugian negara yang di korupsi,” terangnya.

Khusus masalah ditundanya mutasi pejabat Pemkab Inhu untuk mutasi ke luar daerah, kami konfirmasi ke Pj. Bupati Inhu, Drs. H. Chairul Riski. MS, MP beliau menjawabnya, karena konfirmasi ke beliau sering menjawab dan merespon dengan baik. Walaupun jawabannya terkadang singkat melalui chating whatsapp.

“Tanya Sekda,” jawabnya singkat.

(Harmaein-Riau)

 246 total views,  2 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!