Memalsukan Tanda Tangan Melanggar KUHP Pasal 263 Ayat 1 KUHP

Memalsukan Tanda Tangan Melanggar KUHP Pasal 263 Ayat 1 KUHP

indopers.net, Indragiri Hulu – Riau.

Perbuatan memalsukan tanda tangan melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Bahwa kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Camat Kuala Cenaku, Raja Muhammad Arif dalam surat rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) APBN 2021 semakin viral setelah diberitakan. Raja Muhammad Arif adalah seorang pejabat negara. Bukan atas nama pribadi dalam dugaan pemalsuan itu.

Tarmizi, salah seorang aktivis LSM di daerah ini menyoroti hal tersebut.

Dari issue yang berkembang, yang memalsukan itu diduga oknum di desa Tanjung Sari.

Walaupun dikonfirmasi oleh Camat Arif, Darpin Kades Tanjung Sari tidak mengakuinya.

Namun katanya, sang Camat Arif konfirmasi ke Bendaharanya, beliau mengakuinya dugaan pemalsuan itu.

Ia mengatakan pula, Camat Raja Muhammad Arif adalah seorang pejabat negara dan uang adalah anggaran negara. Bukan atas nama pribadi. Jadi jika seandainya ada perdamaian patut dipertanyakan.

“Ini sudah terindikasi dugaan tindak pidana. Karena pak Arif itu seorang pejabat negara dan uang yang dicairkan menggunakan dugaan pemalsuan tanda tangan di surat rekomendasi pencairan uang. Kan yang dicairkan Rp90 juta atau 8% adalah uang negara yakni uang anggaran DD Tanjung Sari APBN 2021,” katanya.

Terus, Camat Arif seharusnya melaporkan kasus ini ke penegak hukum biar diperoses. Salah atau tidaknya, itu urusan dikemudian hari. Tanda tangan itu asli atau tidaknya bisa dibawa ke labour forensik.

Bukan sampai disitu saja, Tarmizi juga membeberkan bahwa selain dugaan pemalsuan tanda tangan Camat Kuala Cenaku, Raja Muhammad Arif tersebut, kasus lain di desa Tanjung Sari. Desa yang dipimpin Darpin tersebut.

Diantaranya kasus pembangunan gedung yang ditemukan oleh salah satu pengawas. Dugaan kerugian temuan itu diduga Rp150 juta.

Namun bebernya, sebelum Darpin jadi Kades Tanjung Sari, dugaan kasus lain yakni dugaan kasus sapi UPPO dana APBN 2015 silam.

“Entah di mana sapi UPPO itu sekarang. Semua kasus tersebut, diharapkan kepada pak Bupati Inhu untuk mengambil langkah tegas demi keadilan, khususnya masalah dugaan pemalsuan tanda tangan Camat Arif tersebut. Agar kesalahan serupa tidak terulang lagi. Dan yang lain takut berbuat hal yang sama,” pungkasnya.

Sementara Camat Kuala Cenaku, Raja Muhammad Arif pernah di konfirmasikan, ia mengatakan bahwa beliau mengakui jika dugaan pemalsuan tanda tangan itu sudah dilaporkan ke Inspektorat. Dan sudah pula berkoordinasi dengan kepolisian.

“Sudah dilaporkan ke Inspektorat dan sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Jika saya lapor ke kepolisian, sudah pasti Darpin akan berhenti jadi perangkat desa dan dia akan dipenjara,” katanya.

(Harmaein)

 693 total views,  2 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!