Bertahun Sudah Dilaporkan ke Kejari Inhu, S. Antoni : Sekarang Sudah Dilaporkan ke Kejati Riau

Bertahun Sudah Dilaporkan ke Kejari Inhu, S. Antoni : Sekarang Sudah Dilaporkan ke Kejati Riau

indopers.net, Indragiri Hulu – Riau

Kecewa laporannya ke Kejalsaan Negeri Indragiri Hulu (Inhu), Riau tidak ada titik terangnya hingga saat ini.

S. Anyoni, SE salah seorang penggiat LSM di daerah ini akhirnya melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada tanggal 20/5 yang lalu.

“Memang laporan setelah hari raya Aidil Diri tadi. Karna dekat hari H lebaran jalan ke Pekanbaru dblok. Terpaksa siap hari raya kami laporkan,” ungkap S. Antoni, Rabu (26/5).

Tanggal dam nomor surat paparnya, tetap tidak berubah.

Dan isi laporan berbagai poin, termasuk poin apa yang sudah dilaporkannya ke Kejari Inhu dahulunya.

Inti laporan ada itu, SPPD, Tunjangan Perumahan dan lainnya.

Tunjangan perumahan oknum DPRD Inhu ada dua dugaan. Dugaan pertama hasil pemeriksaan BPK yakni Rp5,4 milyar pencairannya diduga tanpa melalui dasar hukum.

Kedua, tunjangan perumahan diduga kuat diterima tiap bulannya. Namun mereka diduga banyak yang tinggal di rumah pribadi.

Karena negara belum mampu menyediakan perumahan untuk anggota DPRD Inhu maka tiap bulan mereka diberi anggaran untuk sewa atau mengontrak rumah. Namun kenyataannya banyak yang tinggal di rumah pribadi.

“Ini sudah terindikasi dugaan Tipikor. Kan negara belum mampu mengadakan perumahan untuk mereka. Jadi mereka dianggarkan tiap tahun dan uang tunjangan perumahan diterimanya tiap bulan.Uang itu untuk mengontrak atau menyewa rumah untuk mereka,” jelasnya.

Diduga lanjutnya, untuk pencairan dana tunjangan perumahan diduga ada syarat atau caranya. Namun dugaam syarat dan cara itu sudah kami bunyikan dalam surat laporan itu,” kilahnya.

Dalam peraturan perundang-undangan sebutnya, pasal 64 ayat (1) UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan negara menyebutkan “Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana”

Berarti jika lewat batas waktu 60 hari tidak selesai ditindaklanjuti maka BPK akan melakukan pemeriksaan invetigatif dan hasilnya dilaporkan kepada penegak hukum.

” Isue utama perbuatan korupsi adalah timbulnya kerugian negara, sehingga sudah barang tentu harus ada upaya pengembalian kerugian kerugian negara tersebut,” sebutnya.

Dasar hukum lain lanjutnya, sesuai pasal 4 UU No. 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor jo UU No. 20/2001, dalam aturan itu disebutkan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dioidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

“Dalam peraturan itu, termasuk kategori kasus dugaan Tipikor SPPD yang diduga fiktif, diduga mencapai Rp45 milyar. Walaupun pengembalian kerugian. Keuangan negara atau perekonian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dimaksud,” teranganya mengakhiri.

Sampai berita ini diturunkan, Pj. Bupati Inhu, Drs. H. Chairul Riski. MS, MP belum bisa ditemui. Janjinya mau bertemu habis hari raya Aidil Fitri ini, namun mungkin jadwal beliau lagi padat. Sehingga belum ada realisasi pertemuan dengannya.

(Harmaein-Riau)

 404 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!