Kasus Dugaan Pemalsuan Rekom Camat, LSM MPR Ber-Nas : Laporkan Untuk Efek Jera.

Kasus Dugaan Pemalsuan Rekom Camat, LSM MPR Ber-Nas : Laporkan Untuk Efek Jera.

indopers.net, Indragiri Hulu – Riau.

Hatta Munir, Ketua LSM Masyarakat Peduli Reformasi Berwawasan Nasional (LSM MPR BerNas) Indragiri Hulu (Inhu), Riau mengharapkan kasus dugaan pemalsuan Surat Rekomendasi untuk pencairan Dana Desa (DD) APBN 2021 untuk Covid-19 sebesar 8% atau Rp90 juta dari jumlah DD Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenaku, Inhu harus dilaporkan kepada penegak hukum untuk epek jera. Dan yang lain akan takut berbuat yang sama dikemudian hari.

Ia harus diberhentikan dari perangkat desa dan juga dilaporkan ke penegak hukum untuk dugaan tindak pidananya. Dan semua yang diduga terlibat harus disanksi sesuai dengan kesalahannya dibidang pemerintahan dan dibidang usur dugaan pidananya.

“Beritakan terus, ini prilaku kejahatan yang harus ditindak secara hukum, jika tidak ditindak pelaku nanti seenaknya berbuat lagi,” kata Hatta Munir yang dikirim melalui chating WhatsApp, Selasa (25/5).

Senada dengan itu, Sofyan yang juga salah seorang aktivis LSM di Inhu sedang mengumpulkan barang bukti berkaitan dugaan pemalsuan Surat Rekomendasi Camat Kuala Cenaku, Raja Muhammad Arif. Karena sang camat merasa tidak ada memberikan Surat Rekomendasi pencairan DD APBN 2021 8% Tanjung Sari di salah satu Bank di kota Rengat.

Dalam Surat Rekomendasi itu katanya, pencairan dana Covid-19 sebesar Rp90 juta atau 8% dari jumlah DD Tanjung Sari bahwa sang Camat Arif merasa tidak pernah menanda tangani Surat Rekomendasi itu.

“Dibawa ke labour forensik akan ketahuan asli atau palsu. Apalagi sang Camat merasa tidak pernah menanda tangani Surat Rekomendasi pencairan dana tersebut. Nah ini berarti ada unsur dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidana kami selaku LSM bisa melaporkan hal itu ke penegak hukum. Ini menyangkut keuangan negara. Apalagi kasusnya pencairan dana Covid-19. Sekarang bukti hampir lengkap. Jika sudah lengkap bisa kami laporkan,” pungkasnya.

Namun ia belum bersedia mengungkapkan ke penegak hukum di Pekanbaru atau di Inhu.

“Itu masih kami rahasiakan ke mana akan kami laporkan nantinya,” terang Sofyan.

Terus bebernya, dimasa pandemi Covid-19 ini, KPK mendorong hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana (Tipikor) korupsi dana Covid-19.

Para oknum perangkat desa Tanjung Sari diduga memalsukan Surat Rekomendasi pencairan dana Covid-19 dari DD APBN 2021 itu harus diberi pelajaran pahit.

“Dana Desa untuk Covid-19 diduga kuat dicairkan di salah satu Bank di kota Rengat. Pencairan itu diduga kuat memalsukan tanda tangan Camat Kuala Cenaku, Raja Muhammad Arif. Mereka semua yang diduga terlibat harus berhenti dan diberi hukuman seberat-beratnya,” ungkapnya lagi.

Sementara Sekda Inhu, Ir. Hendrizal, M.Si saat dikonfirmasi melalui chating WhatsApp-nya mengatakan dengan singkat.

“Kita cek nanti,” jawabnya.

(harmaein-Riau)

 273 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!