Benarkah Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Indragiri Hulu, Tukin dan JKN Akan Dilaporkan ke KPK

Benarkah Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Indragiri Hulu, Tukin dan JKN Akan Dilaporkan ke KPK

indopers.net, Indragiri Hulu

Diduga buntut dari dugaan korupsi dana Insentif COVID-19, Tunjangan Kinerja dan dana kafitasi JKN.

Masalah yang menyelimuti para korban dugaan ketidakadilan yang dialami dokter, perawat dan bidan.

Dugaan inikah yang membuat Pj. Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Drs. H. Chairul Riski. MS, MP turun langsung ke Puskesmas Kambesko Rengat.

Beliau tampak didampingi Asisten 3 Setda Inhu menemui pimpinan Puskesmas.

Dalam kasus ini, salah seorang aktivis LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) di daerah ini, Al Tarmizi, ia menyoroti dugaan korupsi dana tersebut.

Diakuinya, kasus ini akan bergulir ke ranah hukum. Akan dilaporkan oleh LSM mereka.

Karena selama ini tidak terungkap duduga ada masalah tersembunyi yang diduga dipendam para korban dugaan ketidakadilan.

Dugaan sikap takut kepada oknum di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu selama ini.

Dugaan sikap tersebut bisa menjadi salah satu penyebab kurang terungkapnya berbagai banyak masalah yang mendera para dokter, perawat dan bidan di Inhu selama ini pula.

Pernyataan itu diakuinya, didapat dari narasumber tersebut yang minta dirahasiakan identitasnya.

Mereka diduga jadi korban dugaan ketidak adilan. Dugaan ketidak adilan buat hak mereka. Hak menerima uang kafitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), insentif COVID-19 dan uang tunjangan kinerja (Tukin).

Ia mempertanyaka bahwa hak mereka khususnya uang Tukin Desember 2019 dan Desember 2020 uang dari mana mau dibayar Pemkab Inhu. Sekarang sudah APBD 2021 dan APBN 2021.

Ia berencana akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Insha Allah dalam waktu dekat katanya akan dilaporkan ke KPK dfban Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

“Ya, insha Allah akan kami laporkan dalam waktu dekat. Anggaran dari mana mau dibayarkan dana Tukin oleh BPKAD Inhu. Berbagai masalah, jika mereka komplen, maka mereka diduga dipersulit berbagai urusan mereka. Inilah dugaan salah satu penyebab banyaknya masalah yang mendera para dokter, perawat dan bidan jarang terungkap ke permukaan. Sikap dugaan takut kepada oknum di Pemkab Inhu ini harus dihentikan agar keadilan hak mereka. Pj. Bupati Inhu, Drs. H. Chairul Riski. MS, MP diharapkan bertindak nyata dan tegas menyikapi hal ini apa yang menjadi hak para dokter, perawat dan bidan selama ini. Agar kesalahan serupa tidak terulang lagi,” tegas Al Tarmizi, Jumat (21/5).

Banyaknya masalah yang menyelimuti mereka selama ini, kini mereka semakin berani menuntut hak mereka.

Mereka juga sering membicarakannya. Sampai mereka nekat melakukan pesan berantai melalui chating Whatsapp.

Seperti diketahui, banyaknya masalah, seoerti masalah dana Kafitasi JKN, dana insentif COVID-19 dan dana Tukin.

Dana kafitasi JKN bidan saja diduga ada yang dibayar penuh dan ada yang dibayarkan cuma dua.bulan oleh Dinas Kesehatan Inhu cq. Puskesmas setempat.

Begitu juga dengan dana insentif COVID-19 oknum dokter, oknum perawat dan oknum bidan diduga belum juga dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Inhu diduga sejak bulan Oktober 2020 sampai saat ini.

Sedangkan dana untuk COVID-19 saja tahun 2020 dianggarkan dalam APBD Inhu sebesar Rp90,2 milyar.

Sumber dana pembayaran insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah daerah dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah dialokasikan melalui pengalihan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan/atau APBD.

Selain itu juga, uang Tunjangan Kinerja oknum bidan diduga kuat belum dibayarkan dua bulan. Yakni bulan Desember 2019 dan bulan Desember 2020. Sementara sekarang sudah tahun berjalan APBD dan APBN 2021.

Tukin dibayarkan tiap bulan pada tanggal 20. Numun mengapa di Pemkab Inhu diduga belum membayarnya dua bulan tersebut.

“Penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan KPK selayaknya mengusut kasus ini. Insha Allah dalam waktu dekat kami akan melaporkanya ke lembaga anti rasuah tersebut. Dan yang diduga terlibat, terutama dalam dana COVID-19 bisa dihukum berat yakni sampai pada pidana mati, seperti permintaan KPK,” katanya.

Selanjutnya beber beliau, sesuai dengan aturan, besaran insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan RI setinggi-tingginya sebesar ;
1) Dokter Spesialis Rp15 juta/OB.
2) Dokter Umum/Dokter Gigi Rp10 juta/OB.
3) Bidan/Perawat Rp7,5 juta/OB.
4) Tenaga Medis lainnya Rp5 juta/OB.

Untuk insentif tenaga kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-tingginya Rp5 juta/OB setara dengan besaran insentif tenaga media lainnya. (Sumber Kementerian Kesehatan RI).

Namun di Inhu diduga jauh lebih murah.

Jumlah tenaga dibawah naungan Puskesmas se-Inhu yakni dokter umum 69 orang, dokter gigi 18 orang, perawat Laki-laki 108 orang, Perempuan 213 orang dengan total 321 orang.

Dan Bidan dibawah naungan Puskesmas 602 orang.

Sementara di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat, dokter spesialis 31 orang, dokter umum 27 orang, dokter gigi 21 orang, dokter gigi spesialis 3 orang, perawat Laki-laki 56 orang, Perempuan 124 orang dengan total 180 orang dan bidan 70 orang. (Sumber Dinas Kesehatan Riau).

Sampai berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Indragiri Hulu, Elis Julinarti, DCN, M. Kes belum berhasil dikonfirmasi.

(Harmaein)

 532 total views,  2 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!