Memperingati 6 Tahun Berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik, PKN Berkabung..!

Memperingati 6 Tahun Berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik, PKN Berkabung..!

indopers.net, Surabaya

Pada 30 April 2015 yang lalu, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik resmi berlaku. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan kekurangan dalam keterbukaan informasi publik, persoalannya mengalir dari masalah perundang-undangan sampai dengan masalah implementasi.

Salah satu yang menjadi sorotan dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) adalah keterbukaan informasi publik di sektor Peradilan dan Lembaga Aparat Penegak Hukum. Dalam pandangan PKN sektor peradilan adalah salah satu sektor vital terutama karena berhubungan langsung dengan akses pada keadilan dan kepentingan umum.

Tidak bisa dibantah, selama enam tahun pemberlakukan UU KIP, sedikit banyak telah mengubah wajah institusi peradilan di Indonesia, khususnya di bidang keterbukaan informasi. Seperti contoh, institusi peradilan telah menerbitkan peraturan internal mengenai pelayanan informasi publik sebagai peraturan pelaksana UU KIP, membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menetapkan standar prosedur pelayanan informasi publik, dan perubahan-perubahan bersifat internal.

Namun, beberapa hal yang menjadi inti dari UU KIP tersebut masih belum sepenuhnya diimplementasikan oleh insitusi-institusi peradilan, seperti ketersediaan informasi berkala yang harus diumumkan dengan cepat, sederhana, dan murah. Selain itu, masifnya informasi publik yang diumumkan tanpa kualitas dan nilai kegunaan yang jelas juga menjadi permasalahan lain. Terakhir, tidak maksimalnya situs situs resmi insitusi-insitusi peradilan dalam mengumumkan informasi publik membuat implementasi UU KIP masih jauh dari yang diharapkan.

Kami keluarga besar Pemantau keuangan negara (PKN) di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai tanah Papua mengucapkan turut berduka Cita atas matinya Roh dan Tujuan UU No 14 Tahun 2008 di Badan Publik Pemprov Jawa Timur Cq Dinas pendidikan pendidikan Prov Jawa Timur karena tidak memberikan Permintaan Informasi Publik yang dimohonkan PKN ,dalam hal ini Dokumen Hard Copy Pengadaan barang dan jasa tahun 2019 …sehingga PKN mengajukan Sengketa ke Komisi Informasi Jawa Timur dan diputuskan

1.Informasi yang di mohonkan pemohon adalah Informasi terbuka 2.Pemohon (PKN) hanya boleh melihat dokumen tersebut ..hard Copy tidak boleh ..
Bahwa Putusan yang hanya boleh melihat saja ini , telah melanggar dan mengkangkangi UU No 14 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 c yang menyatakan ….Pasal 4
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Atas Putusan ini PKN melaksanakan Gugatan ke PTUN SURABAYA ,namun apa yang terjadi PTUN malah menguatkan Putusan Komisi Informasi. PKN menduga, sudah terjadi Pembodohan terhadap Masyarakat (PKN) dan juga terjadi konspirasi agar bagaimana cara nya Dokumen tersebut tidak sampai di peroleh PKN, karena mungkin menurut penguasa ini, sangat berbahaya apabila dokumen yang di mohonkan PKN di berikan secara hard Copy, karena mungkin kawatir di jadikan atau di buat PKN sebagai Bukti Awal, Maka untuk menghindari ketakutan dan kekawatiran ini ,,,berbagai macam cara ,,antara lain membuat tafsir terhadap pasal 4 ayat 2 c dengan cara ngarang ngarang cerita yang tidak subtansinya dengan pasal 4 ayat 2 c . Mestinya Badan Publik Pemda prov dan Komisi Informasi dan PTUN Surabaya ,harus tahu atau pura pura tidak tahu,,bagaiman itu ROH nya dan Tujuan Hakiki UU No 14 Tahun 2008 dan Hak hak Konstitusi rakyat sesuai pasal 28 F tentang hak Rakyat memperoleh Informasi, Namun ini semua di pelintir sesuai dengan Pesanan …, Akibat perbuatan mereka ini tentunya sebuah penghianatan terhadap Tujuan Reformasi dan Tujuan UU No 14 tahun 2008 dan bisa melemahkan dan memberangus semangat peran serta masyarakat (PKN) dalam ikut serta memberantas korupsi ..dan bisa mengakibatkan kekecewaan terhadap perilaku oknum oknum pemegang kekuasaan atas komponen keterbukaan informasi.

Untuk itu atas kejadian tersebut diatas, Kami Pemantau Keuangan Negara (PKN) memohon agar Komisi Informasi Publik Pusat untuk mendorong kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta memberikan petunjuk teknis mengenai petunjuk inplementasi UU KIP, khususnya penyedia informasi secara berkala.

Selain itu, disaat yang bersamaan diperlukan penguatan PPID pada lembaga lembaga peradilan, baik secara struktural maupun fungsional. Kewenangan PPID perlu dipertegas mengingat besarnya peran institusi sebagai bagian terdepan dalam implementasi UU KIP pada setiap badan publik. Dengan adanya penguatan terhadap kewenangan PPID yang bersifat internal, maka setiap badan publik dapat secara serius bertanggung jawab terhadap implementasi UU KIP.

(Kholiq/giru)

 399 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!