DPRD Sampang Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Tahun 2020

DPRD Sampang Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Tahun 2020

indopers.net, Sampang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat paripurna pada Selasa 27/4/2021 jam 21:00 malam. Giat tersebut di selenggarakan di ruang Graha Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sampang Tahun 2020.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sampang Fadhol, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Wakil Ketua II, dan dihadiri Bupati H. Slamet Djunaidi dan Wabup Sampang H. Abdullah Hidayat. Beserta dihadiri Forkopimda, Sekda, para Asisten Setdakab, Kepala OPD., Camat serta tamu undangan.

Bupati Sampang H. Slamet Djunaidi menyampaikan pengantar penyerahan LKPJ sekaligus penjelasan eksekutif menyampaikan bahwa LKPJ dilaksanakan dengan prinsip Transparan, akuntabilitas, akurasi dan obyektif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terimakasih kepada DPRD serta tim Pansus dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan serta berkontribusi besar terhadap seluruh proses terkait LKPJ 2020 ini,” kata H. Idi

LKPJ merupakan informasi tentang realisasi pelaksanaan APBD dan capaian program kerja dan kegiatan di tahun 2020. Serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, kebijakan strategis dan tindak lanjut hasil rekomendasi dari DPRD.

“Capaian kinerja di 2020 Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memperhatikan arah kebijakan dan program prioritas,” ujar politisi Nasdem itu.

Sementara Ketua DPRD Sampang Fadhol mengatakan bahwa penyampaian dan serah terima LKPJ telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah. Artinya, wajib menyampaikan LKPJ 2020 yang memuat arah kebijakan umum pemerintah daerah, kebijakan, perubahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Ia juga mengatakan bahwa pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembentukan.

“Namun yang jelas, bahwa dalam penyampaian Rekomendasi LKPJ tersebut senantiasa berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Tentunya dapat dijadikan acuan penataan pengelolaan keuangan daerah, termasuk diantaranya arah pengelolaan pendapatan daerah,” pungkasnya

Sekedar diketahui, dari 45 anggota DPRD kabupaten Sampang. Hadir 33 anggota dan 12 lainnya tidak hadir dengan keterangan ijin.

(Man/Giru)

 240 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!