SIDANG KASUS GRATIFIKASI DI KABUPATEN MALANG, JPU TOLAK SELURUH PEMBELAAN TERDAKWA ERYK

SIDANG KASUS GRATIFIKASI DI KABUPATEN MALANG, JPU TOLAK SELURUH PEMBELAAN TERDAKWA ERYK

indopers.net, Malang

Sidang kasus gratifikasi di Kab Malang kembali digelar, Selasa (6/4/2021) siang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Agendanya, pembacaan jawaban JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK atas pembelaan terdakwa Eryk Armando Talla (Nomor Perkara 82/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby) dan terdakwa Rendra Kresna (Nomor Perkara 84/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby).

Sidang digelar dua kali, dengan rentang waktu berurutan. Diawali dengan pembacaan jawaban JPU atas pembelaan terdakwa Eryk Armando Talla. Disusul dengan pembacaan jawaban JPU atas pembelaan terdakwa Rendra Kresna. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta SH MH. Menggantikan Dr Johanis Hehamony SH MH yang berhalangan, karena menjalani isolasi mandiri akibat Covid-19.

Dua terdakwa tetap mengikuti jalannya sidang secara online. Eryk Armando Talla mengikuti sidang online dari Rutan KPK, Jakarta. Penasihat hukumnya, Meka Dedendra SH yang hadir di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Begitu pula dengan Rendra Kresna yang tengah menjalani hukuman pidana di kasus pertama. Rendra mengikuti jalannya sidang dari Lapas Porong, Sidoarjo. Penasihat hukumnya, Haris Fajar Kustaryo SH yang hadir di ruang sidang.

Jawaban JPU atas pembelaan terdakwa (replik) tersebut dibacakan oleh tim JPU KPK, Arif Suhermanto, Handry Sulistiawan dan Ihsan secara bergantian. Diawali dengan replik untuk terdakwa Eryk Armando Talla dan penasihat hukumnya. Disebutkan oleh JPU, dengan memperhatikan pokok-pokok pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, maka pada intinya JPU menanggapinya dalam satu tanggapan.

“Penuntut umum menyatakan menolak seluruh pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya,” kata Arif Suhermanto membacakan jawaban JPU.

Disebutkan juga, pembelaan dari terdakwa Eryk Armando Talla pada pokoknya telah mengakui bersalah karena terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan terdakwa dalam BAP, fakta-fakta di persidangan, surat dakwaan maupun tuntutan JPU. Terdakwa mengajukan permohonan agar diberikan vonis hukuman yangseadil-adilnya.

“Terhadap pembelaan terdakwa tersebut, maka kami mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami tuntut dalam surat tuntutan kami,” lanjut Arif.

Terkait pembelaan terdakwa Eryk yang menyebutkan tuntutan JPU disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, menurut JPU hal itu harus ditolak. Karena apa yang menjadi dalil dari penasihat hukum terdakwa Eryk Armand Talla merupakan materi yang seharusnya diajukan dalam tahapan keberatan atas dakwaan yang diajukan penuntut umum.

“Kesempatan untuk mengajukan keberatan tersebut, saat itu tidak dipergunakan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya,” kata Arif.

Sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 156 KUHAP, lanjut Arif, yaitu pasal yang mengatur materi keberatan dari penasihat hukum. Hal itu meliputi keberatan mengenai pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Berdasarkan pasal 156 KUHAP, maka materi mengenai dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap harus diajukan pada kesempatan yang diberikan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan.

“Penasihat hukum terdakwa perlu kiranya untuk mempelajari kembali ketentuan dalam pasal 156 KUHAP dan pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP sehingga tidak lagi tertukar mana materi yang seharusnya disampaikan dalam keberatan atas surat dakwaan (eksepsi) maupun materi dalam pembelaan (pledoi),” kata Arif.

Seperti diketahui, pembacaan nota pembelaan untuk dua terdakwa kasus gratifikasi di Kab Malang tersebut sudah digelar dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (30/3) lalu.

Sedangkan dalam sidang sebelumnya, Selasa (16/3), JPU KPK sudah membacakan tuntutan. Terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla dituntut hukuman pidana masing-masing 4 tahun penjara.

Untuk Rendra Kresna, selain tuntutan pidana 4 tahun penjara juga dituntut denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti (UP) Rp 6.075.000.000 subsider pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Sedangkan terdakwa Eryk Armando Talla, selain dituntut hukuman pidana 4 tahun penjara, juga dituntut denda Rp 265 juta subsider 6 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti (UP) Rp 895.000.000 subsider pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

(yongkie)

 358 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!