Diduga Ulah Oknum Pejabat BPN Kabupaten Pacitan, Seorang Warga Merasa Di Rugikan

Diduga Ulah Oknum Pejabat BPN Kabupaten Pacitan, Seorang Warga Merasa Di Rugikan

indopers.net, PACITAN

Kisah ini berawal dengan munculnya keluhan salah satu warga Pacitan. Sebagai pemohon pemecahan sertifikat tanah, bernama sebut saja Manto (33), nama panggilan warga Desa Arjowinangun, Pacitan. Kesabaran Manto, terhadap BPN Pacitan nampaknya sudah tak bisa dibendung lagi. Dia mengaku sudah menunggu hasil pemecahan sertifikat tersebut lebih dari satu tahun. Namun prosesnya tak kunjung jelas.

Selain itu, dia juga telah mengeluarkan uang senilai jutaan rupiah kepada salah seorang pegawai BPN Kabupaten Pacitan guna mengurus pemecahan sertifikat tersebut.

“Jadi sekitar awal Februari tahun lalu (2020), kita mengurus pemecahan sertifikat tanah melalui seorang pejabat BPN yang waktu itu sengaja menawarkan jasa. Sesuai kesepakatan, pecah sertifikat jadi 3 bagian biayanya 7,5 juta rupiah,” kata Manto, Rabu(10/3).

Uang 7,5 juta rupiah itu kata Manto, sudah diserahkan kepada pejabat BPN dan disaksikan sejumlah orang sebagai saksi. Memasuki bulan Juni tahun 2020, sebagian uang pembayaran dikembalikan karena sertifikatnya dipecah jadi 2 bagian.
“Sekitar habis lebaran itu, uangnya dikembalikan 2 juta rupiah alasannya dulu, setelah proses pengukuran hanya bisa dijadikan 2 bagian saja. Dan sampai saat ini belum terbit juga,” imbuhnya.

Proses yang berlarut-larut itu membuatnya berinisiatif mencari informasi ke BPN. Alangkah terkejutnya di benak Manto, setelah mendapati permohonannya baru selesai pada tahap waris saja. Padahal Manto, telah merogoh koceknya lagi untuk membayar kepada salah satu pegawai BPN tersebut.

“Kemarin saya cek di pelayanan Kantor BPN, ternyata baru proses waris yang selesai akhir Desember tahun 2020. Sedangkan pemecahan sertifikat memasuki bulan Maret 2021 belum didaftarkan. Biar cepat diproses, saya bayar lagi untuk biaya pendaftaran pemecahan sertifikat hampir 400 ribu rupiah,” ungkapnya menambahkan.

Nasib baik nampaknya tidak berpihak kepada Manto. Biaya tambahan untuk pendaftaran pemecahan sertifikat tanah itu tampaknya juga belum bisa menyelesaikan persoalan. Sebab, permohonannya tidak bisa diproses, karena sebagian dokumen persyaratan disimpan oknum pejabat BPN.

“Ya terpaksa mengeluarkan biaya lagi supaya cepat selesai. Tapi ternyata tidak bisa diproses juga, karena dokumen ukur tanahnya itu dibawa pejabat yang menyediakan jasa tadi mas?” keluhnya.
Saat ini, oknum pejabat BPN tersebut masih berdinas aktif. Upaya pemohon untuk meminta bantuan penyelesaian kepada pejabat lain di Kantor BPN, tetapi tak membuahkan hasil manis.

“Nomor telepon yang dia kasihkan ke saya ini tidak bisa dihubungi, sementara kita menunggu sampai pekan ini bagaimana perkembangannya dulu,” pungkasnya.

[Ink]

 233 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!