Ketua LSM KPAK Laporkan Dugaan Korupsi ke Polda Jatim, Terkait BK-DESA Di Desa Wedoro, Kec. Sukorame Lamongan.

Ketua LSM KPAK Laporkan Dugaan Korupsi ke Polda Jatim, Terkait BK-DESA Di Desa Wedoro, Kec. Sukorame Lamongan.

indopers.net, Surabaya

Berdasarkan LPH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 pada Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 melaporkan dalam LRA Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp45.645.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.375.000.000,00.

Bahwa Bantuan Keuangan Desa adalah bantuan yang diberikan kepada desa penerima berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur desa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa (BK-Desa) Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data rekapitulasi pencairan dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi dana BK-Desa menunjukkan terdapat permasalahan Di Desa Wedoro, Kec. Sukorame Kabupaten Lamongan sebesar Rp300.000.000,00 yang intinya hasil dari pemerikasaan lapangan maupun permintaan keterangan Mantan Kepala Desa menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk biaya pengobatan sehingga belum ada bukti-bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pembuatan LPJ yang harus diserahkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Mengetahui adanya ketidak sesuaian dalam pengelolaan BK-DESA yang diterima oleh Desa Wedoro Kecamatan Sukorane Kab Lamongan tersebut, Ketua Umum LSM KOMUNITAS PRIBUMI ANTI KORUPSI – KPAK Dibawah Pimpinan H. MUHAIMIN, SH Mengambil tindakan dengan melaporkan secara resmi atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut Dengan Modus Bantuan digunakan untuk keperluan pribadi ke Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

Dan kami berharap kepada penyidik Polda Jawa Timur Melalui Sudit III Tipidkor untuk bekerja seperofesional mungkin guna memastikan bahwa uang negara tidak disalahgunakan oleh oknum oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Kami akan terus melakukan pengawalan dan memantau penanganan laporan tersebut agar proses hukum berjalan sesuai dengan tujuan UUD Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Giru/ kholiq)

 594 total views,  2 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!