FORMAH PK UNIV BRAWIJAYA MENCARI KEBENARAN ATAS TANAH KAS DESA SELOREJO DAU

FORMAH PK UNIV BRAWIJAYA MENCARI KEBENARAN ATAS TANAH KAS DESA SELOREJO DAU

indopers.net, Malang

Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan merupakan sebuah organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selama ini selalu konsen dan peduli terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya diwilayah Malang Raya. Sebelumnya mereka juga telah mendatangi pihak penyewa tanah kas Desa (TKD) yang didampingi kuasa hukumnya dan mengumpulkan banyak informasi. Formah PK berupaya untuk mencari data informasi yang faktual untuk dikaji secara mendalam dalam upaya pengawasan dan kontrol terhadap permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Pada persidangan 24/02/21 para mahasiswa tersebut menemui Kepala Desa Selorejo untuk mendapat informasi yang akurat. Hal tersebut dilakukan untuk kemudian dikaji dalam organisasi Formah PK agar kemudian dapat ditarik kesimpulan atas apa sebenarnya yang terjadi. Mereka sangat berhati-hati dalam mengunpulkan informasi karena mengaku tidak mau dimanfaatkan oleh salah satu pihak karena mendapat informasi yang salah. Mahasiswa yang mendatangi dan mewawancara Kepala Desa Selorejo tersebut diataranya bernama Amri, Zaenal, Ika dan Fari. Zaenal mengaku mendapat banyak Informasi yang ternyata sangat jauh berbeda dengan pemberitaan yang selama ini beredar di media.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Formah PK karena telah peduli pada perkara ini. Harapan kami Formah PK dapat menemukan kebenaran dan fakta yang akurat terkait perkara ini serta tidak mudah termakan oleh isu-isu yang tidak benar yang sengaja digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya demi kepentingannya sendiri.” Ujar Kuasa Hukum Kades Selorejo Didik Lestariyono, S.H., M.H

Rabu 24/02/21 ini merupakan sidang ke-4 yakni masih dalam agenda Mediasi yang dihadiri oleh Kepala Desa Selorejo dan dihadiri oleh para Penggugat. Dalam agenda Mediasi tersebut Purwati ( Salah satu Penggugat) mengaku masih memiliki ijin sewa dan akan membawa bukti dalam agenda mediasi berikutnya. Sementara itu kepala Desa Selorejo, Bambang Soponyono mempersilahkan agar Purwati menunjukkan bukti sewanya kepada Mediator. Bambang mengaku, apa yang diputuskannya terkait sewa tanah TKD didesanya adalah demi keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk golongan atau kelompok tertentu saja. “Kami Pemerintah Desa Selorejo memiliki 3 Dusun, sedangkan tanah TKD tersebut hanya di sewa oleh orang-orang dari 1 dusun saja selama puluhan tahun. Sementara 2 dusun lainnya banyak yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dan tidak pernah merasakan hasil dari kekayaan desanya sendiri. “Ujar Kepala Desa Selorejo dihadapan para mahasiswa. (Giru/ yongkie)

 845 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!