Pengerjaan Proyek Embung di Kotawaringin Barat Diduga Bermasalah

indopers.net, Kobar – Kalteng

Pembangunan proyek embung di Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, diduga bermasalah. Pasalnya, pengadaan material tanah uruk yang dipakai untuk menimbun dan atau membuat tanggul proyek tersebut diduga diperoleh dari pihak-pihak yang tidak memiliki izin galian C.

Rialdi, warga Kabupaten Kobar menuturkan, mega proyek yang digarap oleh PT Sinar Pembangunan Jaya KSO PT Jatinom Jaya Makmur, itu ditengarai cacat hukum. Alasannya, tanah galian yang digunakan untuk penimbunan tanggul embung tersebut didapat dari lahan masyarakat yang tidak memiliki badan usaha apalagi izin galian C. 

“Ini patut dipertanyakan. Masa proyek sebesar itu, dan dikerjakan oleh perusahaan besar berskala nasional, pengadaan barang dan jasanya asal beli. Padahal, banyak pengusaha yang menjual tanah uruk dengan status jelas dan memiliki izin lengkap,” ungkapnya.

Tak hanya itu, bahkan kata Aldi, sebagian tanah liat itu juga diperoleh atau dibeli dari lahan pemerintah Kelurahan Kotawaringin Hilir yang notabene merupakan aset pemerintah. Hampir seribu kubik yang dikeruk dari tanah berstatus milik pemerintah.

“Ini sangat janggal. Aparat penegak hukum harus bertindak. Tidak boleh dibiarkan. Bisa jadi mereka kerjakan seperti itu karena ingin memperoleh untung besar, sehingga mereka adakan barang yang lebih murah,” tukas Aldi.

Pemerintah Kelurahan Kotawaringin Hilir, yang dikonfirmasi melalui Sekretaris Lurah Hairi, membenarkan bahwa pihaknya menjual ratusan kubik tanah uruk kepada pihak PT Jatinom Jaya Makmur. Tanah liat tersebut dipergunakan untuk proyek penimbunan tanggul embung. Ada sekotar 800 kubik. Per-kubik dihargai Rp10 ribu. Hasil penjualan disimpan di kas kelurahan.

“Sebenarnya, awalnya kita kelurahan mau membuat lubang pembuangan sampah. Lalu tanahnya diambil oleh mereka,” ujar Hairi tanpa menjelaskan bagaimana melanisme dan apa dasar hukumnya memperjualbelikan barang dan jasa milik pemeritah atau negara.

Terpisah, Pimpro PT Sinar Pembangunan Jaya, Adam, membenarkan bahwa untuk pengadaan tanah uruk dibeli dari masyarakat yang tidak memiliki izin galian C dan sebagian milik aset Kelurahan Kotawaringin Hilir. Dia berdalih, jika harus membeli dari pihak yang memiliki izin terlalu jauh jaraknya. “Tapi kami tetap bayar pajaknya. Silahkan bisa dicek ke dinas pendapatan daerah,” sebutnya, Rabu (2/12/2020).

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Barat belum bisa dimintai konfirmasi. Saat media ini menyambangi kantor Kejari di Jalan Sutan Syahrir Pangkalan Bun, Kajari sedang tidak berada di tempat. “Coba hari Senin saja ke sini lagi,” kata seorang petugas di kantor Kejari Kobar, Jumat (4/12/2020). (Gza)

 576 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!