Ketua Lsm KOMAD Desak Bupati, Polres dan Forkopimda Terkait Tragedi Pengepungan Rumah Ibunda Mahfud MD

indopers.net, Pamekasan

Pamekasan, Ketua Komunitas Monitoring dan advokasi (KOMAD) kab Pamekasan zaini wer wer meminta tragedi pengepungan rumah ibunda Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD harus di jadikan bahan evaluasi pemerintah daerah kabupaten pamekasan, siang (2/12/2020).

“Tragedi pengepungan rumah ibunda mahfud MD yang terletak di jln dirgahayu kelurahan Bugih kabupaten pameksan ini wajib dijadikan bahan evaluasi jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan tentang kehidupan berdemokrasi dan penegakan hukum di Pamekasan, serta kesadaran tentang hak asasi manusia, serta tatacara dalam menyampaikan aspirasi,” tuturnya ke awak media.

Menurutnya, sebelum tragedi pengepungan rumah ibunda mahfud MD tersebut di dahului aksi ke polres pamekasan dan seusai demo di polres langsung gruduk kerumah ibunda mahfud MD dan hal ini merupakan president buruk dalam kehidupan ber demokrasi, dan hal ini menjadi catatan sejarah dalam berdemokrasi yang kami anggap tidak santuy dan keluar dari kaidah ber demokrasi, sehingga kami anggap dan menduga tragedi tersebut telah mencederai kami semua (elemen elemen masyarakat pendemo atau kelompok sosial kontrol yang ada di kabupaten pamekasan.

“kami selaku klompok sosial kontrol merasa terpanggil untuk angkat bicara terkait tragedi demonstran yang kami duga gagal faham dalam berdemokrasi yang baik dan benar secara aturan perundang undangan hal ini sekaligus menjadi indikator bahwa masyarakat kita di Pamekasan masih banyak yang awam tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam UU No. 9 tahun 1998,” tuturnya.

Pria asal Pantura ini menyebutkan, bahwa Polres Pamekasan wajib lebih intens lagi memberikan sosialisasi terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut pada elemen masyarakat,

Hal itu agar niat serta tujuan yang baik bisa disampaikan secara baik pula oleh masyarakat terkait hak-hak warga negara.

“Ini menjadi indikator lemahnya kepolisian dalam melaksanakan pengayoman dan sosialisasi ke masyarakat tanpa terkecuali sehingga wajib bagi Forkopimda untuk melakukan evaluasi ,Dan meminta Polda Jatim melakukan evaluasi terhadap Kapolres Pamekasan”.

Lanjut wer wer sapaan akrabnya, dia meminta agar Bupati pamekasan yang juga sebagai pimpinan Muspida wajib lakukan evaluasi fungsi dan kinerja Forkopimda terkait stabilitas dan kondusifitas di kab Pamekasan yang sangat tidak kondusif secara sosial politik dan hukum,” hal itu mencerminkan dan di Duga Betapa tidak pedulinya Bupati pamekasan dalam menjaga dan membangun stabilitas dan kondusifitas di kabupaten pamekasan, pungkasnya. (Lis*Ida)

 513 total views,  2 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!