Pelaku penimbun BBM di laporkan ke polres Atas Amanat Pasal 23 dan pasal 53 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

indopers.net, Kalteng

Pemantau keuangan negara PKN melaporkan ke Polres Kotawaringin Timur Kalimantan tengah tentang tindak pidana Penimbunan BBM Solar dan Premium Bersubsidi SPBU xxxxx Jl. Tranxxxx Sampit –Palangkaraya yang dapat merugikan masyarakat dan keuangan negara

FAKTA FAKTA

1.Bahwa pada tanggal 08 agustus 2020 jam 13 .45 Tim Pemantau keuangan negara PKN Kabupaten Kotawaringin Timur , mampir di SPBU xxxxxxxxx….Sampit –Palangkaraya sedang isi minyak jalan sepeda motor, saat itu kami melihat ada menemukan kejanggalan dua (2) unit mobil jenis kijang no. pol DA 75xx TK dan DA 73xx AC bermuatan jerigen isi BBM solar bersubsidi sebanyak 20 jerigen persatu (1) unit mobil Bukti Lampiran Dokumentasi dengan Kode B-1.

2.Bahwa Setelah dua (2) unit mobil tersebut diisi full dan sedang parkir di area SPBU siap antar ke tempat penimbunan,

Bukti Lampiran dokumentasi lampiran kode B-2

3.Bahwa Selanjutnya, karena ingin mengetahui tentang BBM premium pula, kami kembali amati ternyata ada dua (2) unit mobil jenis xenia no pol. KH 10xx FC dan KT 14 xx F jenis katana, dengan masing-masing memuat 20 jerigen isi premium yang sedang parkir di tempat penimbunan,

Bukti Lampiran dokumentasi lampiran dengan kode B-3.

4.Bahwa Karena ingin mengetahui status BBM solar dan premium bersubsidi itu dijadikan penimbunan di dalam rumah Sdr. Udxx dan Atxxx n (Suami Istri), kami Tim PKN mencari celah secara tersembunyi menyelinap masuk ke dalam rumah. Di balik kesibukan sopir mobil yang sedang menurunkan BBM dari dalam mobil, akhirnya dokumentasi jerigen berisi solar dan premium tersebut dapat direkam / difoto di tempat penimbunan,

Bukti lampiran dengan kode B-4.

5.Bahwa Begitu juga tambahan hasil temuan di dalam rumah tersebut didapatkan juga drum berisi minyak solar sebanyak 10 drum dengan fakta tidak terlalu full isinya, dokumentasi

Bukti lampiran dengan kode B-5

6.Bahwa pada hari selasa tanggal 29 september 2020 ada yang mengaku bernama GIxxxx ANG anggota dari Polres Kab. Kotawaringin Timur nomor HP 0812 50xxxxx menghubungi Tim PKN mempertanyakan alamat pelaku penimbunan BBM solar dan premium yaitu sdr. Udxxx dan Atx xx suami istri sebanyak dua (2) kali menghubungi

Telp pertama (1) : jam 12.58

Telp kedua (2) : jam 12.59

Bahwa pada telp yang kedua Pihak Anggota dari Polres baru menemui rumah Sdr. Udxx tersebut Dan waktu itu pula lah mobil berisi jerigen sebanyak 20 buah itu kembali tertangkap basah oleh pihak polres dan langsung amankan pada pos polisi desa pelantaran, ini sudah menunjukan tambahan bukti kuat bagi PKN .

Bukti Lampiran dokumentasi lampiran dengan kode B-6.

7.Bahwa Menurut dugaan kami TIM PKN karena adanya telp Pihak Anggota Polres yang mempertanyakan alamat rumah Sdr.Udxxx dan Sdr. Atxxx suami Istri, itulah terjadi penangkapan BBM yaitu tanggal 29 September 2020 dan kedua suami istri tersebut langsung disuruh menghadap ke polres kotim pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 untuk dimintai keterangan

8.Bahwa pada hari kamis Tanggal 1 oktober 2020 kedua suami istri itu pula mengeluarkan mobil berisi minyak BBM No Pol DA 77 xxx AC yang berada di pos polxxxxxxx

9.Bahwa Tim PKN Patut menduga Bahwa antara Pelaku dan Para Oknum telah terjadi negosiasi , Sehingga barang bukti tersebut dapat dibiarkan lagi diambil oleh Sdr Udxxx dan Atxxxx Suami Istri.

10.Bahwa Patut di duga pelaku pelaku ini adalah

a.Pemilik SPBU xxxxx

b.Udexxxx dan Atxxxx

ANALISA HUKUM

Dugaan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sebelum menguraikan lebih jauh sanksi bagi Masyarakat Pelaku utama bernama Udxxx dan Atxxx dan Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (“SPBU”) yang melayani pembelian bahan bakar minyak (“BBM”) dengan jeriken dalam jumlah besar, ada perlunya kita ketahui terlebih dahulu ketentuan hukum mengenai jual beli dan penyimpanan BBM itu sendiri.

1.Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ,berbunyi:

Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud sebagai jenis BBM tertentu sendiri adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

[1] Lebih spesifik lagi, jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil).

[2]Dapat dikatakan, Perpres 191/2014 dan perubahannya secara spesifik melarang penimbunan dan/atau penyimpanan minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil).

2.Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kemudian mengatur bahwa:

Setiap orang yang melakukan:

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, pembeli BBM dengan jeriken dengan jumlah banyak dapat diduga melakukan penyimpanan tanpa izin, sehingga dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 huruf c UU 22 tahun 2001 di atas.

3.Jeratan Hukum Pada pemilik SPBU Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Jerat Hukum Bagi SPBU

bagi SPBU yang menjual BBM tersebut sehingga pembeli dapat melakukan penimbunan atau penyimpanan tanpa izin, dapat dipidana dengan mengingat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, jika unsur kesengajaan pada pasal di atas terpenuhi, maka pihak SPBU dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembantuan. Mereka dapat dianggap membantu orang lain melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan BBM yang melanggar hukum.

Andi Hamzah dalam buku Hukum Pidana Indonesia menerangkan bahwa ada tiga jenis sengaja, yaitu (hal. 116 – 118):

Sengaja sebagai maksud;

Sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian;

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi ketika pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Jika pihak SPBU memenuhi salah satu jenis kesengajaan tersebut, maka dapat dipidana atas pembantuan. Sanksinya diatur dalam Pasal 57 KUHP, yang berbunyi:

Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan Fakta fakta diatas patut di duga telah terjadi tindak pidana penimbunan BBM yang bersubsidi yang dapat merugikan masyarakat dan keuangan negara

Bahwa untuk itu Pemantau keuangan negara PKN ,meminta agar Dugaan Korupsi ini di proses secara hukum

Demikian laporan kami atas kerja sama nya kami ucapkan terima kasih

Jakarta 15 Oktober 2020

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN

PATAR SIHOTANG SH MH

CHAIRMAN. ( Hadi )

 5,375 total views,  2 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!