Madura Bakal Menjadi Provinsi Baru Di Indonesia

indopers.net, PAMEKASAN

Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura melakukan audiensi dengan para Ketua Komisi DPRD Pamekasan di ruang Komisi II, Kamis (27/8/2020).

Dalam audiensi itu, mereka membahas perihal kelanjutan pembentukan Provinsi Madura dan persiapan pemekaran Kabupaten Pamekasan.

Ketua Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura, Ahmad Zaini mengatakan, hasil dari audiensi, Ketua DPRD Pamekasan menyatakan siap mendukung agar Madura menjadi provinsi.

Selain itu, Ketua DPRD Pamekasan, kata dia, menyatakan siap mendukung untuk memekarkan Kabupaten Pamekasan menjadi dua kabupaten.

Alasan pihaknya memilih Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten yang akan dimekarkan menjadi dua kabupaten, sebab sejak zaman dahulu, Pamekasan menjadi lokasi berdirinya Bakorwil di Madura.

Lain dari hal itu, kata dia Pamekasan dahulunya juga menjadi sentral Madura pada zaman penjajahan.

“Kota yang paling siap mendukung untuk dimekarkan agar Madura bisa segera menjadi provinsi adalah Pamekasan,” kata Ahmad Zaini kepada sejumlah media saat ditemui usai audiensi.

Pria yang akrab disapa Zaini ini juga menjelaskan, sebagian syarat utama agar Madura bisa menjadi provinsi, harus memiliki lima kabupaten.

Berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura, kata dia Kabupaten Pamekasan yang terpilih paling siap untuk dimekarkan menjadi dua kabupaten.
Rencananya, Kabupaten Pamekasan ini akan dimekarkan menjadi dua kabupaten dengan sebutan Kota Pamekasan, dan Kabupaten Pamekasan.

“Kami yang mengajukan dulu agar Madura bisa jadi Provinsi, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena Madura hanya memiliki empat kabupaten saja,” jelasnya.

“Sedangkan sebagian syarat utamanya agar suatu wilayah itu bisa menjadi Provinsi harus memiliki 5 kabupaten, jadi kami memilih di Pamekasan untuk dimekarkan,” sambungnya.

Zaini juga mengutarakan, nantinya bila Pamekasan sudah dimekarkan jadi dua kabupaten, keinginan masyarakat Madura agar Madura ini bisa menjadi Provinsi bukan wacana lagi, namun akan segera terealisasi.

Bahkan kata dia, empat Bupati di Madura sudah memberikan kuasa kepada Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura agar Madura segera dijadikan sebagai Provinsi.

Begitu pula dengan empat Ketua DPRD di Madura, yang kata dia juga memberikan kuasa yang sama kepada Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura agar Madura segera dijadikan sebagai provinsi.

“Aliansi Ulama Madura (AUMA) dan BASSRA juga sudah memberikan kuasa kepada kami. Tak hanya itu saja, semua tokoh di Madura menyatakan setuju kalau Madura dijadikan provinsi,” bebernya.

Zaini memprediksi, kemungkinan tahun 2021, rencana pemekaran Kabupaten Pamekasan sudah bisa terealisasi, sebab pada tahun 2017 wacana perihal Pamekasan yang akan dimekarkan menjadi dua kabupaten ini sudah sempat dibahas oleh DPRD Pamekasan.

“Jadi ini tinggal selangkah lagi menuju pemekaran kota, dan wacana Madura yang akan jadi Provinsi sudah bukan impian lagi. Ini sudah kewajiban dari masyarakat Madura yang menginginkan Madura harus jadi Provinsi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman mengaku menyambut baik dengan adanya wacana kembali perihal pembentukan Madura yang akan dijadikan Provinsi.

Menurut dia, perihal wacana Pamekasan yang akan dimekarkan menjadi dua kabupaten ini memang sudah menjadi pembahasan di ruang lingkup DPRD Pamekasan.

Ia berjanji, ke depan akan menegakkan Perda No 6 Tahun 2003, yang membahas tentang pemekaran wilayah.

Fathorrahman sudah merinci, rencana persiapan pemekaran di Kabupaten Pamekasan ini akan dimulai dari yang paling bawah terlebih dahulu.

Meliputi, pemekaran desa, kelurahan, kecamatan, lalu yang terkahir kabupaten.

“Bagian dari yang terkecil itu yang harus dimekarkan lebih dahulu, karena ini ujung tombaknya. Baru setelahnya, kita akan mekarkan kabupaten,” ungkapnya.

Sekitar setahun lalu, kata Fathorrahman pembahasan perihal pemekaran kabupaten ini sudah sempat dibahas.

Namun karena munculnya moratorium yang tidak memperbolehkan melakukan pemekaran, sehingga realisasi penegakan Perda No 6 tahun 2003 ini sempat terhenti.

Tapi sampai saat ini, kata dia Perda tersebut masih berlaku.

“Kami harus bekerja keras untuk mewujudkan ini. Dalam waktu dekat, kami akan membentuk Pansus terkait persiapan pemekaran desa, kelurahan dan kecamatan ini, agar pertemuan kami hari ini dengan Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura bisa terlaksana dengan baik,” inginnya.

Fathorrahman menargetkan, tahun 2020 ini, pembentukan Pansus untuk persiapan pemekaran Kabupaten Pamekasan akan diusahakan selesai.

Menurut dia, Pamekasan sudah sangat siap untuk dimekarkan, karena SDM, SDA dan dukungan dari para ulama serta tokoh masyarakat sudah banyak yang menyetujui.

“Intinya, keinginan Madura ini untuk dijadikan Provinsi jangan dianggap meremehkan pelayanan di Provinsi Jawa Timur, tapi untuk menjaga eksistensi dari Madura yang sebenarnya,” jelasnya.

Kata Fathorrahman, bila nanti Madura sudah menjadi Provinsi, masyarakat Madura akan merasakan kultur dengan kebudayaan yang kaya seperti tempo dulu.

Meski berbeda-beda namun kerukunan antar masyarakatnya tetap sangat kuat.

Madura itu harus bisa berpisah dari Provinsi Jawa Timur, karena sudah ditelaah mampu mengelola pemerintahan sendiri, dan ini bisa dijadikan sebagai alasan berdirinya Provinsi Madura,” tutupnya. ( Giru )

 367 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!