Ratusan Mahasiswa PMII Kepung Kantor Disdik & DPRD Bangkalan

indopers.net,Bangkalan

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan, menggelar aksi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Senin (27/7/2020)

Imam Safii selaku koordinator lapangan dalam aksinya mengatakan Dinas Pendidikan ( Disdik ) harus mempublikasikan data penerima Program Indonesia Pintar ( PIP )

Menurutnya, ketidak terbukaan data penerima PIP dapat membuka peluang bagi para oknum untuk mengambil keuntungan dari program yang diperuntukkan bagi siswa miskin itu.

“PIP terkesan menjadi lahan mencari keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, keterbukaan informasi PIP itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2020,” kata dia.

Selain keterbukaan data PIP, PMII juga meminta disdik Bangkalan agar lebih serius mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan lebih mengoptimalkan peran korwil di setiap kecamatan serta meminta agar insentif guru ngaji dan madin harus tepat sasaran.

“Disdik juga harus merealisasikan e-sistem, meningkatkan infrastruktur sekolah dan menyetop pungli insentif guru ngaji dan madin,” lanjut Syafii

Sementara itu Kepala Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika berdalih bahwa PIP di Desa sulit untuk diberikan kepada byname. Karena yang menerima dan yang tidak menerima sama-sama berstatus tidak mampu. Sehingga tokoh masyarakat beserta kepala sekolah sepakat untuk dilakukan pemerataan.

“Ini sifatnya bukan se-kabupaten secara masif. Memeng PIP didesa sulit untuk diberikan langsung kepada pemerimanya. Karena kenyataannya yang menerima dan yang tidak menerima sama-sama tidak mampu, jadi berimbang. Sehingga tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan beserta kepala sekolah sepakat untum dibagikan secara merata,” dalih Bambang.

Sedangkan yang laporan kepada temen-temen mahasiswa, imbuh Bambang bahwa yang bersangkutan tidak menerima akan tetapi secara merata menerima. Dirinya mencontohkan ketika diberikan kaos olahraga bukanlah dari dana BOS, melainkan dari PIP tersebut.

Dirinya sudah menegaskan jika memang harus dibagi secara merata jangan ada satupun yang terlewatkan. Tetapi itu berlaku di tahun 2020, nyatanya yang diungkit tahun 2018 saat kebijakan bukan ada padanya.

“Saya sudah menegaskan kalau memang harus dibagi rata gak boleh ada satupun yang tidak tanda tangan, itupun di tahun 2020. Ini yang diungkit ditahun 2018 saya kan belum tahu kebijakannya, kan belum ada di saya. Kalau mau mencari kesalahan saya jangan seperti ini, ayo ke depan kita awasi bersama,” imbuh Bambang.

Tak puas unjuk rasa di disdik, massa melanjutkan aksi ke gedung DPRD Bangkalan. Ke DPRD, massa meminta ke DPRD agar tidak menutup mata terhadap kondisi pendidikan di Bangkalan.

Selain itu, mereka juga meminta agar DPRD Bangkalan meningkatkan fungsi kontrolingnya terhadap dinas mitranya terutama dinas pendidikan serta proaktif terhadap kondisi pendidikan di Bangkalan.

Saat menemui massa aksi, ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, pihaknya tidak main-main dalam pengawasan terhadap dinas mitranya. Bahkan dia juga meminta jika ada temua agar segera dilaporkan kepadanya.

“Kami tidak main-main, kalau memang ada temuan, bisa langsung dilaporkan kepada kami agar bisa segera kami tindaklanjuti,” ucapnya. ( Rofi )

 265 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!