Pemantau Keuangan Negara (PKN) Perwakilan Kabupaten Sampang Gugat Kepala Desa Tobaih Barat ke KIP Jatim, Karena Tak Menggubris Permintaan Data.

Pemantau Keuangan Negara (PKN) Perwakilan Kabupaten Sampang Gugat Kepala Desa Tobaih Barat ke KIP Jatim, Karena Tak Menggubris Permintaan Data.

indopers.net, SAMPANG (Madura) – Pemantau Keuangan Negara (PKN) kabupaten sampang menggugat kepala desa tobaih barat kabupaten Sampang – Madura ke Komisi Informasi Publik (KIP) provinsi jawa timur, terkait perihal undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Pada Tanggal 12 desember 2021 tim PKN perwakilan kabupaten sampang meminta data atau hardcopy Anggran desa mulai tahun 2018 sampai 2021, bertindak dan atas nama PKN memohon informasi publik sebagai berikut.

Bahwa ini adalah merupakan bukti legalitas dan bukti kegiatan PKN yang secara terus menerus melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018.

Adapun informasi yang saya mohonkan adalah hard copy dan soft copy pertanggung jawaban tentang pengelolaan dana desa SPT yang di maksud PD permendagri nomor 113 tahun 2014 permendagri nomor 20 th 2018 antara lain.

  1. Peraturan desa tentang APBDeS dan perubahan APBdes desa tobaih barat kacamatan sokobanah kabupaten sampang tahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021
  2. Peratuaran desa tobaih barat kalagan Kecamatan sokobanah kabupaten sampang tentang laporan pertanggung Jawaban LPJ tahun anggaran tersebut :
    A. Laporan keuangan terdiri atas.
    B. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran.
    C. Daftar Program aekrol. program lainya yang msuk PD daftar desa.
  3. Daftar iventaris.
  4. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona (Covid) yaitu dana BLT dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2020 dan 2021 yang meliputi :
    a. Jumlah anggaran.
    b. Daftar penerima bantuan.
    c. Laporan pertanggung jawaban(LPJ).
  5. Laporan pengunaan dana bantuan penangulan pencegahan virus Corona covid19 yang bersumber dari APBD kabupaten/provinsi dan sumber lain
    a. Daftar anggaran dan jumlah anggaran.
    b. Daftar penerima bantuan.
    c. Laporan pertanggung jawaban.

(giru)

 316 total views,  1 views today

indopers.net

Menyampaikan Kebenaran Yang Jujur Untuk Keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!