Tidak Ada Yang Kebal Hukum, LSM MPR BerNas : Modus Kasbon Mereka Belum Pernah Jadi Tersangka dan Terdakwa

Tidak Ada Yang Kebal Hukum, LSM MPR BerNas : Modus Kasbon Mereka Belum Pernah Jadi Tersangka dan Terdakwa

indopers.net, Indragiri Hulu

Mahkamah Agung ( MA) menyatakan bahwa mereka kelompok mantan Bupati saat itu modus kasbon diantara mereka belum pernah jadi tersangka maupun jadi terdakwa. Mereka malah sampai saat ini masih menghirup udara bebas. Tangkap dan penjarakan mereka. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Setiap warganegara sama kedudukannya di hadapan hukum. Namun salah seorang modus kasbon yang tertinggi modus kasbonnya adalah Nurhadi yang sekarang bertugas disalah satu OPD Pemkab Inhu di Rengat dan tinggal di Jalan Kerajinan Rengat. Kasbon diduga banyak tidak diketahui Bupati ketika itu. Nurhadi diduga kaya raya.

Terkait modus kasbon, Hatta Munir ketua LSM Masyarakat Peduli Reformasi Berwawasan Nasional (LSM MPR BerNas) Indragiri Hulu (Inhu), Riau menyerukan kepada penegak hukum yang sedang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) modus kasbon untuk segera ditangkap dan segera diadili untuk dipenjara para pelakunya. Mereka belum pernah jadi tersangka maupun jadi Terdakwa. Apalagi di penjara, mereka belum. Hanya satu orang mantan Bupati, Drs. H. Raja Thamsir Rachman, MM. Dan satu orang mantan oknum rekanan yaitu Raja Iryanto alias Yan Kadot. Setiap warganegara sama kedudukannya dihadapan hukum.

Sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor (UU No.) 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001. Dalam aturan itu disebutkan pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Apalagi selama ini tidak ada niat baik pelaku untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.

“Dan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK dalam APBD Inhu 2017 silam dengan nomor ; 16.A/LHP/XVIII.PEK/05/2018 tanggal 09 Mei 2018 menemukan bahwa dugaan Tipikor modus kasbon tersebut belum mengembalikan sama sekali dalam kelompok mantan Bupati Inhu, Drs. H. Raja Thamsir Rachman, MM maupun kelompok mantan oknum rekanan, ” ungkap Hatta Munir, Kamis (01/7).

Hatta juga membeberkan, apalagi hal tersebut sudah dilaporkan oleh salah satu LSM di Inhu kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di Jakarta.

Surat tanda Terima laporan ke KPK itu diterima KPK pada tanggal 23 Mei 2019 silam. Atas laporan itu, KPK sudah dua kali membalas surat laporan LSM dimaksud.

Surat balasan pertama KPK yakni surat bernomor ; R/2844/PM.00.00/40-43/07/2019 tanggal 02 Juli 2019. Dan surat balasan kedua nomor ‘ R/3461/PM.00.00/40-43/09/2019 tanggal 3 September 2019.

Kedua surat itu pada intinya bahwa KPK koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus dimaksud oleh aparat penegak hukum setempat. Surat itu ditandatangani oleh Herry Muryanto a.n Pimpinan) Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat).

Dalam Surat Laporan LSM dimaksud tertera mereka pelaku dugaan Tipikor modus kasbon kelompok mantan Bupati Thamsir Racman diantaranya yang terbesar adalah Nurhadi Rp22,8 milyar dan beliau tinggal di jalan Kerajinan Rengat, Inhu. Disusul Indriansyah Rp8, 6 milyar. Dan dalam laporan itu juga tertera nama lainnya seperti Junaidi Rachmat Rp2 milyar, Armansyah Rp1, 5 milyar dan sejumlah nama lainnya.

“Mereka kelompok mantan Bupati Thamsir dan kelompok mantan rekanan sedang diperiksa di Kejati Riau. Kita mengharapkan mereka segera ditangkap dan diadili sampai ke meja hijau demi keadilan hukum. Hukum jangan tebang pilih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua warganegara sama kedudukannya dihadapan hukum, ” tegas ketua LSM MPR BerNas ini.

Dugaan Tipikor modus kasbon kelompok mantan Bupati Thamsir Rp45, 9 milyar. Baru dikembalikan sesuai disposisi Thamsir hanya Rp500 juta. Dan sisanya Rp45, 4 milyar tidak dikembalikan sampai temuan hasil pemeriksaan BPK pada APBD Inhu 2017 yang diperiksa tahun 2018 lalu. Kasbon kelompok mantan Bupati Thamsir itu adalah jumlah dari kasbon seluruhnya Rp114 milyar. Sementara fee untuk sang LSM pelapor 10% sesuai keinginan KPK dan sesuai PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo adalah fee buat pelapor Rp200 juta dari kerugian keuangan negara yang dikorupsi pelaku. Khususnya dalam kelompok mantan Bupati Thamsir Rachman dan kelompok mantan oknum rekanan.

(Harmaein-Riau)

 75 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Satu Komando, Satu Tujuan, Satu Hati Dan Satu Identitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!