Perjalanan Nurdin Abdullah, dari Prestasi Menuju Jeruji Korupsi

indopers.net, SULSEL

Indonesia Corruption Watch mengatakan salah satu penyebab utama terjeratnya Gubernur Sulawesi SelatanNurdin Abdullah, dalam kasus korupsi adalah karena biaya politik yang tinggi untuk dapat menjadi kepala daerah.

Nurdin Abdullah, pejabat publik yang mendapat beragam prestasi, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap miliaran rupiah terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, “Jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi, karena korupsi adalah pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan serta minusnya integritas”.

Nurdin yang merupakan kader PDI Perjuangan mendapatkan penghargaan antikorupsi Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada tahun 2017.

Ia juga penerima penghargaan atas predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2017, Tokoh Perubahan dari surat kabar Republika hingga Tanda Bintang Jasa Utama Bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Joko Widodo.

Di saat menjabat, kata Bivitri Savitri — pakar hukum tata negara dan juga juri BHACA Award tahun 2017 — “sistem birokrasi tertutup di pemerintahan daerah menyebabkan pengambilan keputusan seperti proyek infrastruktur dan perizinan rawan praktik korupsi”.

Saat ditanya tentang dugaan biaya politik tinggi, Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDI Perjuangan Sulsel, Andi Ansari Mangkona mengatakan, “Tentunya kalau mau memang banyak-banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena masyarakat yang menentukan keterpilihannya orang dalam pilkada gubernur, bupati bahkan presiden.”

Di sisi lain, beberapa masyarakat Sulawesi Selatan menyatakan tidak kaget dengan penangkapan itu.

Mereka menyambut baik langkah KPK dan berharap lembaga antirasuah itu dapat menangkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Sebelum kasus dugaan korupsi terungkap, Nurdin Abdullah adalah cerminan kepala daerah yang berintegritas, berinovasi, membawa perubahan dan antikorupsi.

Ia memperoleh beragam jenis penghargaan mulai dari media massa, kampus, LSM, kementerian dan lembaga, hingga presiden.

Penghargaan itu diterima mayoritas saat Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Sulsel dari 2008 hingga 2018.

Sejumlah penghargaan itu termasuk Satya Lencana bidang pertanian dari presiden tahun 2009, piagam dan medali dari Kejaksaan Agung terhadap kepedulian pengelolaan dan pengembangan kantin kejujuran di Kabupaten Bantaeng tahun 2010, Piala Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup.

Lalu menjadi People of The Year tahun 2012 dari Harian Seputar Indonesia, mendapatkan Piala Adipura empat tahun berturut-turut, dan penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Tahun 2014 dari Republika.

Kemudian, ia mendapatkan penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama dari Rektor Intitut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2016.

Pada 2017, Nurdin menerima anugerah Kepala Daerah Pilihan Tempo, sebagai Kepala Daerah Teladan, penghargaan atas predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Obudsman Republik Indonesia, dan BHACA.

Salah satu juri BHACA, Bivitri Savitri mengatakan, Nurdin berhasil “menunjukkan perbaikan saat menjadi bupati Bantaeng dengan melakukan inovasi dan membentuk sistem yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan”.

“Tapi beda bupati dengan gubernur, apalagi gubernur Sulsel. Situasi politiknya, pemainnya, oligarkinya dan elitenya berbeda dengan Bantaeng, banyak persoalan di situ yang mempengaruhi ditambah lagi biaya politik yang tinggi,” kata Bivitri saat dihubungi wartawan indopers.net korwil sulawesi selatan.

KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka karena diduga menerima uang sejumlah Rp5,4 miliar terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat, dan Direktur  Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto, sebagai tersangka.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, segala prestasi yang didapat Nurdin “terjadi pada waktu dan tempat tertentu”.

“Tetapi korupsi itu disebabkan oleh karena ada kekuasaan, kesempatan, keserakahan, ada kebutuhan dan paling penting jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak adak melakukan korupsi.

“Kenapa? Karena korupsi adalah pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan serta minus integritas,” kata Firli.

Firli berharap melalui kasus ini, seluruh penyelenggara negara hingga pejabat publik untuk memegang teguh amanah rakyat dengan menjauhi perilaku korupsi.

(rdy)

 131 total views,  2 views today

indopers.net

indopers.net

Satu Komando, Satu Tujuan, Satu Hati Dan Satu Identitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!