Musyawarah Desa Nyalabu Daya Pamekasan Tahun 2021 Dan Laporan Akhir Realisasi Pertanggungjawaban APBDes 2020.

indopers.net, Pamekasan

Pemerintah Desa (Pemdes) Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Madura menggelar rapat Laporan akhir realisasi Pertanggungjawab APBdes Tahun 2020 dan Musrenbang untuk Tahun 2022. Rapat tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Nyalabu Daya, Jumat (29/01/2021).

Turut dihadiri Camat Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso, S.sos, M.si, Hadir Pula BPD, RT/RW, Karang Taruna, Pengurus PKK, Babinsa dan Babinkamtibmas Nyalabu Daya.

Sementara rapat tersebut dipimpian langsung oleh Kepala Desa Nyalabu Daya Muhammad Juhri, S.pd. Dalam sambutannya dikatakan, rapat ini penting untuk menyampaikan laporan akhir realisasi pertanggungjawaban APBdes tahun 2020 kepada masyarakat desa Nyalabu Daya. Adapun total anggaran dana desa yang dikelolah sebesar Rp 1,597 Miliar, dengan kegiatan Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, sudah termasuk operasional perangkat desa dan lain sebagainya.

“Alhamdulillah, dan desa ini kita sudah gunakan sesuai dengan peruntukannya”, Pungkas M Juhri.

Camat Pamekasan, Rahmat Kurnia Suroso, S.sos, M.si menyambut baik rapat laporan pertanggungjawab APBdes Nyalabu Daya ini. Harapan Camat semoga dengan dana desa tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Nyalabu Daya melalui program kegiatan yang telah dilakukan.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja kepala desa Nyalabu Daya dan perangkatnya yang telah bekerja maksimal dalam membangun desanya kearah yang lebih baik”, Hal yang paling penting adalah bagaimana pemerintah desa dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten melalui program kegiatan yang dilaksanakan. Camat Pamekasan Rahmat berharap agar anggaran desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan tetap berpedoman pada amanah undang-undang desa tentang pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.

Kepala Desa Nyalabu Daya, dalam mengantar sambutannya menyampaikan bahwa, rencana kegiatan di tahun anggaran 2022 meliputi kegiatan bidang penyelengaraan pemerintah desa, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

“Usulan pembangunan banyak yang belum dilaksanakan pada tahun 2020, karena anggaran diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Hal ini juga menyebabkan banyak rencana kegiatan tahun 2020 yang tidak terlaksana karena adanya perubahan anggaran yang dilakukan sebanyak tiga kali untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan Covid-19.
Silahkan dimusyawarahkan bersama mungkin ada usulan tambahan yang bisa dimasukkan ke APBDes atau yang bisa kita usulkan ke kabupaten,” ungkapnya.

Lebih lanjut, M Juhri menerangkan, bahwa usulan – usulan hasil musyawarah desa akan di akomodir oleh Pemdes untuk kegiatan tahun anggaran 2022. Musrenbang harus dilakukan meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19, Karena itu pihak Pemdes tidak mengundang semua pemangku kebijakan, demi mentaati protokol kesehatan.

“Musdes ini sifatnya wajib, karena merupakan barometer atau tolak ukur Pemdes dalam melaksanakan amanat undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, usulan tersebut akan kami bawa di Musrenbang desa, dan yang tidak tercover di APBDes selanjutnya di bawa dalam Musrenbang kecamatan atau kita masukkan di RKP desa melalui APBDes,” ungkap M Juhri dihadapan para peserta rapat.

M Juhri juga menghimbau terkait masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar semua elemen masyarakat mengintensifkan kembali prokes dengan memakai masker, rutin mencuci tangan pakai sabun dan menghindari kerumunan untuk meminimalisir menyebarnya musuh kasat mata itu yakni Covid-19,” imbuhnya

Di kesempatan ini juga Camat Pamekasan mengemukakan terkait penggunaan Dana Desa (DD), Pemdes dan pemangku kebijakan (stake holder) yang hadir, dalam memberikan usulan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

“Kebijakan prioritas pengunaan Dana Desa tersebut diantaranya untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) desa sesuai Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” tutupnya.

( Mukhlis )

 571 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Satu Komando, Satu Tujuan, Satu Hati Dan Satu Identitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *