LAPORAN PKN TENTANG DUGAAN KORUPSI DI WAROPEN SUDAH DI PUTUS DI PENGADILAN TIPIKOR JAYAPURA

indopers.net, Jakarta

Laporan PKN atas Korupsi Di Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Waropen Jayapura Sudah P21, dan Sudah di sidangkan di pengadilan Tipikor Jayapura dan sudah di Putuskan 4 TAHUN PENJARA bagi pelaku.

Saya Patar Sihotang SH MH atas nama Lembaga Pemantau keuangan Negara PKN mengucapkan Terima kasih setinggi tinggi nya dan memberikan Apresiasi yang setinggi tingginya kepada :

1.Kapolres Waropen
2.Kasat Serse Polres Waropen
3.Kanit Tipikor Polres Waropen
4.Bintara penyidik Tipikor Polres Waropen
5.Kajari dan Kasi Pidsus Kejari SeRuiYapen 6.Majelis Hakim Tipikor Jayapura. Atas Kerja keras sehingga kasus ini sampai proses Hukum dan di putuskan dan sudah Inkrach.

Semoga dengan Putusan ini menjadi efek jera dan Peringatan Keras kepada Penyelenggara negara lainya agar tidak melalukan dan tidak memberikan peluang terjadinya Korupsi, Kami PKN juga menyatakan Bahwa ini adalah hasil kerja nyata PKN dalam melaksanakan Visi Misi PKN yaitu Memberantas Korupsi dalam menuju pemerintah bersih dan tercapainya masyarakat adil dan Makmur.

Patar Sihotang ketua PKN Pusat ini mengharapkan agar semua Pejabat Aparat penegak hukum yang ada di daerah atau kabupaten kota ,agar dapat mengikuti jejak dan keberanian Kapolres Waropen dalam memproses tindak pidana korupsi di daerah masing masing Guna terciptanya negara bersih dari korupsi sehingga tercapai masyarakat adil dan Makmur sesuai dengan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia.

LAPORAN LENGKAP: Berdasarkan Laporan Pengaduan PKN :Nomor:03/LP/POLRES /WAROPEN/PKN/IV/2018 Perihal : Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Korupsi Di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3, dan 4 inch senilai Rp797.500.000,00 Tahun Anggaran 2016 diduga Fiktif, FAKTA FAKTA :

1.Berdasarkan Hasil Pemeriksaan.
2.Laporan Masyarakat.

HASIL TEMUAN :

1.Bahwa Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3, dan 4 inch senilai Rp797.500.000,00 Salah satu realisasi dari belanja barang Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2016 adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan. Kegiatan tersebut termasuk dalam program pengembangan perikanan tangkap dengan kode rekening 2.05.2.05.01.01.21.08. Anggaran kegiatan senilai Rp2.792.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.787.500.000,00 atau senilai 99,84% dari anggarannya. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan diantaranya direalisasikan dalam pekerjaan pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3 dan 4 inch.

2.Bahwa Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3 dan 4 inch dilaksanakan oleh CV.AB berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) nomor 523/119/SPP/OTSUSGREN/
DISPERIK-WRP/XI/2016 tanggal 8 November 2016. Nilai kontrak pekerjaan ini senilai Rp797.500.000,00 (termasuk pajak) dari sumber Dana Otsus Gerbang mas Hasrat Papua.
Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 523/122/SPMK/GRBN/DISPERIK-WRP/XI/2016 tanggal 8 November 2016 pekerjaan harus sudah mulai sejak tanggal SPMK dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 23 Desember

3.Bahwa Atas pekerjaan tersebut kepada CV.AB telah dilakukan pembayaran senilai Rp797.500.000,00 atau senilai 100% dengan penerbitan SP2D nomor 03626/SP2D/2.05.01.01/2016 tanggal 16 Desember 2016.

4.bahwa Berdasarkan keterangan dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam berita acara wawancara nomor 12.d/BAW/LKPD-WRP-2016/04/2017 tanggal 20 April 2017 diketahui bahwa tidak ada realisasi fisik atas pekerjaan pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3 dan 4 inch.

5.BPK tidak dapat melakukan konfirmasi kepada penyedia barang terkait pekerjaan yang tidak dilaksanakan tersebut dikarenakan penyedia barang tidak hadir sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 01 Mei 2017.

6.Bahwa Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

A. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada: Pasal 51 ayat (5) poin b, menyatakan bahwa pembayaran atas pekerjaan dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kerja yang telah ditetapkan; dan Pasal 53 ayat (3) poin B, menyatakan bahwa pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/ Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; dan Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud KERUGIAN NEGARA Di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3, dan 4 inch senilai Rp797.500.000,00.

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA PKN RI
( PATAR SIHOTANG SH MH. CHAIRMAN )

( Abd Kholiq )

 153 total views,  1 views today

indopers.net

indopers.net

Satu Komando, Satu Tujuan, Satu Hati Dan Satu Identitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *